Oktober 31, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

AKUMULASI KEKUASAAN DI INDONESIA

oleh: Anas Mahfudhi

Pengantar

Makalah ini membahas saling keterkaitan antara merebaknya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit (oligarchy) dan  munculnya kebencian sosial budaya terselubung pada masyarakat Indonesia pasca reformasi.

Argumentasinya adalah bahwa persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif yang lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu Indonesia perlu menyiptakan civic culture sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok masyarakat dan salah satu medianya yang paling potensial adalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah lengsernya rezim Orde Baru dimana praktik indoktrinasi sudah tidak terdengar lagi, mestinya kehidupan bernegara-bangsa Indonesia semakin demokratis mengingat pada era ini wacana kewarganegaraan meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral. Implikasinya perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia, keadilan sosial dan politik mestinya akan lebih mudah dicapai.

Akan tetapi kenyataannya sangat berbeda karena harapan tersebut tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi. Pada sisi yang lain, bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Seperti halnya margin yang semakin menganga antara si kaya dan si miskin akibat terpusatnya kekuasaan ekonomi politik.

Hegemoni dan Oligarki di Indonesia

Hegemoni merupakan konsep dasar yang tekun berdialog dengan kehidupan.  Robert Bocock dalam Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni menjelaskan hegemoni sebagai gagasan sentral dan paling orisinal dalam filsafat, khususnya teori sosial Gramsci. masih berangkat dari hegemoni, atmosfir setiap gagsan politik dapat dicari akar historinya dalam perdebatan panjang di dalam atau diluar kemapanan status quo yang mendominasi wacana public.

Menguatnya oligarki yang diwarnai kemandekan demokrasi di dunia telah terjadi. Menurut Jeffrey Winters hal ini saling berjalin dan berkelindan dengan politik pertahanan kekayaan, sebagaimana Aristoteles menegaskan pentinganya unsur kekayaan adalah prasyarat yang tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, oligarki dapat dipandang sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan.

Data resmi yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, menunjukkan Indonesia tahun 2018 berdasarkan ketimpangan kekeyaan menempati posisi terburuk kelima setelah Thailand, Rusia, Turki dan India. Satu persen orang terkaya di Indonesia 46,6 persen kekayaan nasioanal, meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Melalui tulisanya, Oligarki dan Demokrasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Majalah Prisma (LP3ES), Winters menjelaskan bagaimana Oligark yang ditetaskan Orde Baru bisa segera mendominasi demokrasi baru Indonesia saat rezim itu runtuh.

Secara strategis, kekayaan dan kapasitas penggunakannya menjadi sumber daya kekuasaan paling penting dalam politik electoral. Agar dapat memahami, ada dua ilustrasi yang memperlihatkan bahwa demokrasi kita telah dicekam oleh oligarki. Ilustrasi pertama, ketika pemilihan presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019. Ini merupakan ilustrasi yang baik tentang seberapa jauh intervensi oligarki dalam pemilihan-pemilihan demokratis yang tersedia bagi orang Indonesia.

Ilustrasi kedua yakni permainan para oligark di parpol.tidak dapat dipungkiri, para kandidat oligarksi juga membeli parpol atau membeli jalan menuju posisi tinggi di partai. Hal ini terjadi dalam beragam cara. Ditingkat local dan regional, para kandidat menyetorkan sejumlah uang dalam jumlaj yang besar kepada pimpinan partai untuk memperoleh duungan dari partai. Menurut paradigma oligarki berorientasi kepentingan kekayaan dalam menyambut era baru (reformasi) adalah kunci. Para oligark dan politikus harus menguasai permainan uang, pemilu, jabatan dan hokum jika merema ingin menang (atau sekedar bertahan hidup) dalam ekonomi politik Indonesia yang penuh tantangan.

Kekuasaan yang Terakumulasi

Ketika demokrasi Indonesia terkonsolidasi, para oligark mengukuhkan posisi sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik Indonesia. cengkeraman mereka dalam kehidupan politik Indonesia terlihat sangat jelas dalam struktur dan operasi parpol.Oligarki di Indonesia paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif electoral. Atau dengan kata lain, oligark yang berkait-berkelindan dengan pemerintahan dan penguasa kolektif electoral. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia, tentunya dengan beragam perbedaan dan persamaannya.

Dari pernyataan di atas, oligarki dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang. kedua, oligarki melahirkan kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ekstrim. Ketiga, uang dan kekuasaan adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Kelima, oligark meletakkan kekuasaan sebagai instrument untuk mempertahankan atau bahkan memperbanyak kekayaan.

Dalam hal ini kekayaan banyak melahirkan kebuasan (anti-demokrasi) seperti candu yang selalu membawa orang kepada dosis yang lebih besar. Inti dari kesemua itu, oligarki adalah kekuatan hegemonic yang powerfull sepanjang karir politik dalam bernegara.

Dalam kehidupan berpolitik, dengan meminjam istilah Gramsci, strategi untuk memperoleh dukungan mayoritas via actor kunci (oligark) sering didaulat sebagai hegemoni. Oligark memegang peran penting dalam memegang kendali hegemoni suatu negara dan kaki-tangannya. Persekongkolan antar oligark, baik oligark yang sultanistik atau kolektif electoral dapat ditafsirkan sebagai cara untuk memanfaatkan, mempertahankan dan bahkan mengakumulasikan kekayaan secara lebih masif lagi.

Negara dalam beberapa perspektif merupakan instrument strategis-relasional yang dapat mempermulus relasi oligark dengan proses akumulasi kekayaan. Di berbagai kasus, negara siap memainkan peran fungsionalnya setelah menuai titik temu dengan kepentingan oligark melalui pengesahan Undang-undang yang menguntungkan kelompok oligark.

CNBC Indonesia menerangkan Guru Besar UIN Jakarta Azumardi Azra telah menilai Jokowi harus segera meneribtkan Perpu KPK. Pernyataan senada juga hadir dari ekonom senior INDEF Faisal Basri bahwa Jokowi tidak memiliki pilihan lain kecuali mengeluarkan Perpu KPK. Lebih lanjut, Faisal Basri ,mengungkapkan ada usaha pelemahan KPK  yang dipandang melemahkan pengendalian terhadap praktik oligarki. Meski demikian, Pendiri Lokataru Haris Azhar menduga Presiden tidak akan mengeluarkan Perpu KPK.

Dengan demikian jelas bahwa kekuasaan di Indonesia ini terakumulasi dalam bentuk kekuatan olgiarki kolektif electoral. Pemerintah berupaya menjalankan strategi pembangunan trickle down effect yang sering di sebut sebagai pembangunan tidak langsung. Artinya, intervensi pemberdayaan yang sasaran pertamanya tidak harus masyarakat marjinal atau masyarakat miskin.

Titik tekannya adalah intervensi pada orang yang mempunyai potensi besar terutama soal kecepatan untuk berkembang. Pendekatan ini menekankan pada munculnya pertumbuhan karena dengan munculnya pertumbuhan akan ada rembesan ke bawah (trickle down effect) yang akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Belajar dari perkembangan sentra-sentra industry di atas nampak bahwa kemunculanya dimulai dari satu orang yang punya motivasi berusaha yang tinggi atau dalam bahasa David McCleland orang-orang yang punya virus N-Ach (need of achievement) yang tinggi. Keberhasilan ini akan membawa konsekuensi permintaan tenaga kerja dan bahan baku kepada masyarakat sekitar, bahkan memunculkan toko-toko kecil atau warung makan yang menyediakan kebutuhan para karyawan.

Di banyak kasus, tenaga yang telah bekerja kepada orang pertama ini ada yang dimandirikan atau keluar sendiri untuk meniru sehingga muncullah usaha-usaha sejenis dalam satu kawasan. Inilah yang disebut rembesan ke bawah (trickle down effect). Tanpa digerakan akan muncul pertumbuhan secara otomatis.

Akumulasi Kekuatan Elektoral

Kekuasaan di Indonesia ini terakumulasi dalam bentuk kekuatan olgiarki kolektif electoral. Pemerintah berupaya menjalankan strategi pembangunan trickle down effect yang sering di sebut sebagai pembangunan tidak langsung. Artinya, intervensi pemberdayaan yang sasaran pertamanya tidak harus masyarakat marjinal atau masyarakat miskin.

Titik tekannya adalah intervensi pada orang yang mempunyai potensi besar terutama soal kecepatan untuk berkembang. Pendekatan ini menekankan pada munculnya pertumbuhan karena dengan munculnya pertumbuhan akan ada rembesan ke bawah (trickle down effect) yang akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Ilustrasinya adalah ketika pemilihan presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019. Ini merupakan ilustrasi yang baik tentang seberapa jauh intervensi oligarki dalam pemilihan-pemilihan demokratis yang tersedia bagi orang Indonesia. selain itu, yakni permainan para oligark di parpol.tidak dapat dipungkiri, para kandidat oligarksi juga membeli parpol atau membeli jalan menuju posisi tinggi di partai. Hal ini terjadi dalam beragam cara.

Di tingkat lokal dan regional, para kandidat menyetorkan sejumlah uang dalam jumlaj yang besar kepada pimpinan partai untuk memperoleh duungan dari partai. Menurut paradigma oligarki berorientasi kepentingan kekayaan dalam menyambut era baru (reformasi) adalah kunci. Para oligark dan politikus harus menguasai permainan uang, pemilu, jabatan dan hokum jika merema ingin menang (atau sekedar bertahan hidup) dalam ekonomi politik Indonesia yang penuh tantangan.

Penutup

Sebagaimana Aristoteles menegaskan pentinganya unsur kekayaan adalah prasyarat yang tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, oligarki dapat dipandang sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan. Oligarki di Indonesia paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif electoral. Atau dengan kata lain, oligark yang berkait-berkelindan dengan pemerintahan dan penguasa kolektif electoral. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia, tentunya dengan beragam perbedaan dan persamaannya.