Gerakan Etnis Perspektif Politik Pembangunan

oleh: Anas Mahfudhi

 

Pembangunan politik merupakan sebuah kajian akademik yang sering didefinisikan ke dalam beberapa aspek, salah satunya ialah terjadinya partisipasi atau keterlibatan rakyat dalam berbagai kegiatan kegiatan politik secara demokratis. Lebih dari pada itu bagi para ilmuwan politik seperti Gabriel Almond, Sidney Verba dan Lucian W.Pye, yang telah lebih dahulu mengembangkan teori kebudayaan politik di mana riset yang dilakukan menunjukkan keterkaitan antara budaya dan politik..

Menurut Pye juga menerangkan beberapa aspek dari pembangunan politik, yang diinterpretasikan sebagai development syndrome, di antaranya pembangunan politik sebagai: Pertama, politik pembangunan. Kedua, ciri khas politik masyarakat industry. Ketiga, modernisasi politik. Keempat,operasi negara-bangsa. Kelima, pembangunan administrasi dan hokum. Keenam, mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Ketujuh, postur demokrasi. Kedelapan, perubahan teratur dan stabilitas. Kesembilan, mobilisasi dan kekuasaan. Dan terakhir, salah satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensi.

Penulis berupaya menjelaskan realitas politik empiric menggunakan perspektif Pey sebagai salah satu tokoh sentral dalam kajian pembangunan politik. Penjelasan ini akan berfokus beberepa perspektif: Pertama, pespektif politik pembangunan  pada pengelolaan sumberdaya alam sebagai satu kajian yang tidak dapat dipisahkan dengan kajian pembangunan politik. Shiva mengkritisi pola pembangunan politik di dunia ketiga dengan memberikan istilah sindrom ekspolitasi. Setidaknya terdapat dua sindrom eksploitasi yaitu adanya kepemilikan barang privat menggantikan barang public dalam pengelolaan sumber daya alam. Sindrom kedua adalah perilaku aparatur birokrasi pemerintahan yang melakukan upaya legalisasi kebijakan dengan memberikan perizinan barang-barang publik dengan alasan peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini terdapat actor yang terlibat dalam perubahan lingkungan yaitu negara, lembaga multilateral, pengusaha, NGO lingkungan, dan aktor local atau masyarakat local. Gerakan masyarakat merupakan reaksi terhadap pengelolaan SDA yang cenderung destruktif dan eksploitatif. Masyarakat lokal melakukan upaya perlawanan terhadap pengelolaan SDA yang cenderung eksploitatif. Gerakan perlawanan masyarakat lokal biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi adat-istiadat dan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian alam. Pembentukan gerakan dengan ideologis eko-populisme bertujuan untuk menyeleraskan kehidupan manusia dengan lingkungan sekitarnya sehingga masyarakat menjadi agen kontrol pengelolaan sumberdaya yang menyejahterakan secara ekonomi dan ekologi. Proses marginalisasi peran aktor lokal khususnya masyarakat menimbulkan dampak pada gerakan perlawanan yang diinisiasi masyarakat lokal seperti dilakukan oleh komunitas masyarakat adat.

Perspekti kedua, membaca mobilisasi dan partisipasi masyarakat berbasis gerakan etnis. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk, sesuai dengan data BPS tahun 2010 yang menjelaskan bahwa terdapat 1211 bahasa, dan 1340 suku, instrumen politik tersebut tentu menjadi hal yang sangat sensitif dan potensial untuk dimainkan.

Penggunaan identitas sebagai alat politik menguat ketika dimulainya pilkada DKI Jakarta yang diramaikan oleh tiga kandidat pemimpin daerah yaitu Basuki Tjahja Purnama, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswenan. Isu identitas yang digunakan harus dibayar dengan mahal karena mengakibatkan keretakan pada lapisan masyarakat, bahkan hingga luar ibu kota. Menurut Sri Yanuarti sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hal tersebut berdampak besar terhadap keutuhan bangsa hingga pasca Pilkada DKI.

Melalui survei yang digelar oleh CSIS tahun 2017 dapat dilihat bahwa suara Joko Widodo menunjukkan adanya kenaikan elektabilitas sebesar 9%. Dibandaingkan hasil survei pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebesar 41,9%, Survei pada Agustus 2017 menunjukkan hasil sebesar 50,9%. Sementara suara Prabowo relatif mengalami stagnasi dari 24,3% pada 2016 menjadi 25,1% pada 2017. Sementara hasil survei litbang kompas pada 24 September – 5 Oktober 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 52,6% sedangkan Prabowo 32,7%.

Dari semua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah etnosentrisme (politik identitas) semakin menguat merespon sistem demokrasi yang tidak begitu efektif dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Manuver geraka politik identitas tersebut jelas memberikan dampak pada polarisasi yang muncul dalam dua tahun terakhir terlihat kelompok-kelompok yang saling berkepentingan dan saling menungganggi. Selain itu, penulis melihat masa depan populisme di Indonesia diprediksikan akan semakin tumbuh subur. Tidak hanya dengan meningkatkan atmosfir populisme islam, para elit juga dapat peningkatkan militasi kekuatan etnik seraya meluncurkan kebencian terhadap etnik lain demi kepentingan politik sesaat.

Leave a Comment