TAFSIR ATAS LIMA PRINSIP (PERUMUSAN) PANCASILA, Bagaimana Menafsirkan Pancasila agar Tidak Gagal Faham Ketika Mengaplikasikannya? (Part-1)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan, yang menyakini adanya Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Tinggi yang melindungi semua umat manusia dan bisa memberikan kekuatan penggerak bagi keberlangsungan kehidupan manusia dalambernegara. Bangsa Indonesia tentunya mempunyai agama yang dipeluk dan dinyakini sebagai penyongkong kehidupan bernegara

kitasama.or.id – Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk menyatukan berbagai kebhinekaan dan keanekaragaman budaya yang ada di wilayah kepulauan Hindia yang pada gilirannya membentuk Negara Republik Indonesia.

Pancasila tidak dirumuskan dalam ruang kosong yang kemunculannya tanpa ada dasar dan tanpa ada landasan, tapi berangkat dari beragam ruang yang sudah terbentuk dan menjadi pondasi bagi berdirinya kebudayaan tinggi masyarakat nusantara.

Bacaan Lainnya

Perumusan Pancasila yang terkenal dan “ter-wahyu-kan” terdapat dalam pidato Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945 tentang lima prinsip dalam  membentuk negara barunya untuk lepas dari masa lalu “penjajahan” bangsa Belanda atau bangsa kolonialis lainnya.

Dari pidato itulah kita bisa mengetahui dan memahami keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, falsafah hidup dan pedoman pelaksanaan bernegara. 

Pertama: Kebangsaan Indonesia

Sukarno mengatakan :

Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat … Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, –tetapi “semua buat semua”…. “Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan”.

Pada awal berdirinya negeri ini sebagai “negara Indonesia” terdapat dua kelompok yang saling bersinggungan dan memiliki perbedaan yang tajam terkait dengan konsep bernegara, yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam.

Golongan kebangsaan berkenyakinan bahwa sebuah negara tidak perlu dipersatukan dengan agama, negara harus lepas dari urusan agama dan berketuhanan. Sedangkan golongan Islam sebaliknya, berkenyakinan bahwa negara harus beragama, berdiri di atas landasan syariat Islam yang kokoh sehingga mensyaratkan sebuah negara harus didasarkan pada syariat Islam.

Walaupun berbeda dalam pemikiran, pada dasarnya kedua golongan ini adalah orang yang sama-sama sadar tentang pentingnya membentuk negara baru pasca Perang Dunia II dan runtuhnya Utsmani sebagai kekhalifahan. Di dalam golongan kebangsaan juga banyak terdapat orang Islam yang taat dan sholeh, seperti orang-orang Nahdlatul Ulama dan juga PNI.

Kesamaan kedua golongan ini adalah pentingnya posisi Tuhan atau berketuhanan dalam kehidupan bernegara agar tidak sama dengan negara-negara lain di Eropa yang berdiri dengan memisahkan urusan ketuhanan dan urusan bernegara. Hal itulah yang mendorong pentingnya keberadaan “Tuhan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam perumusan ideologi kebangsaan Indonesia.

Rumusan pertama inilah yang menjadi dasar untuk membentuk kebangsaan “Indonesia” yang menyatukan gagasan kaum kebangsaan dan kaum Islam, yakni posisi masyarakat Indonesia dalam imajinasi “Negara Baru” sebagai satu bangsa, yang terdiri atas banyak suku-bangsa dan beranekaragam budaya, kepercayaan serta adat istiadat.

Identitas kesamaan kebangsaan inilah yang menekankan posisi masyarakat Indonesia harus melebur menjadi satu identitas, yakni Indonesia, bukan lagi Jawa, Batak, Madura, Bali, Maluku, Bugis, Dayak, dan lain-lain.

Identitas ini sekaligus “menghancurkan” identitas lama yang mengekor pada kebudayaan dan label yang dibuat oleh orang-orang Belanda, yakni Hindia Belanda. Dengan demikian, “kebangsaan Indonesia” menyatukan keanekaragaman disatu sisi dan menghancurkan identitas lama Hindia Belanda disisi lainnya.

Golongan Islam yang bersikukuh ingin mendirikan negara yang berdasarkan Islam atau golongan kebangsaan yang bersikukuh ingin memisahkan agama dengan negara dipersatukan dengan gagasan bersama dalam membentuk sebuah identitas bangsa yang sama.

Penyatuan satu identitas kebangsaan ini menekankan keberadaan negara Indonesia merupakan milik banyak suku bangsa, milik semua orang, dan milik semua agama yang ada di wilayah yang dikuasainya bukan milik satu golongan saja, milik satu kelompok saja, atau milik satu pemeluk agama saja.

Bagi Sukarno, Indonesia bukan milik kelompok dominan tertentu, bukan milik mayoritas suku tertentu, dan tidak pula milik agama dengan jumlah terbesar sekalipun di wilayahnya, tapi milik semua orang yang menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia dengan menanggalkan identitas kesukuan, agama dan budayanya. (Siti Fatkhiyatul Jannah)

Pos terkait