Oktober 27, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

SENGKUNI DI BALIK KERUSUHAN PEMILU 2019

Oleh:

Luluk Salamiyah

Mahasiswa STITMA Tuban, Santri di Pondok Pesantren Ash-Shomadiyah, Esais di Komunitas Kitasama 

Sejarah itu penting akan tetapi jauh lebih penting membuat sejarah. Baru kali ini, sepanjang sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi di Indonesia menimbulkan kerusuhan. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Indonesia periode 2019-2024 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019.

Isu-isu hoax bertebaran menjelang Pemilu dilaksanakan. Salah satu isu tersebut yaitu “2019 ganti presiden”. Hoax menjadi fenomena Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres), hal ini yang menyebabkan timbulnya kerusuhan Pemilu di Indonesia. Puncaknya berakhir pada aksi 21-22 Mei 2019. Aksi ini di latar belakangi oleh sekelompok orang yang terlalu fanatik mendukung salah satu calon presiden.

Di balik aksi 21-22 Mei 2019, terdapat sengkuni yang menjadi provokator kerusuhan Pemilu pada tahun 2019. Bangsa Indonesia tidak sadar bahwa rakyat sedang di adu domba lewat berita yang belum tentu kebenarannya (hoax). Propaganda-propaganda politik yang hanya akan memecah belah persatuan Indonesia, sedangkan mewujudkan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak semudah menyebarkan hoax di media sosial.

Kali ini Indonesia tidak lagi perang secara fikis, melainkan perang ideologis. Memerangi bangsa sendiri yang di adu domba demi kepentingan politik. Tujuannya hanya satu memecah belah sila ke tiga yaitu persatuan Indonesia demi mewujudkan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika calon presiden yang di dukung tidak memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, kekecewaan pun semakin melangit dan massa di konsolidasi. Pihak yang bersangkutan menolak hasil rekapitulasi keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seruan people power membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Massa melakukan aksi protes dengan asumsi kecurangan dan ketidakadilan pada Pemilu 2019.

Ketidakpuasan dalam menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir dengan situasi yang sangat memanas pada Pemilu di tahun 2019. Fenomena Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) masih gencar-gencarnya ramai di perbincangkan, sementara pemerintah berusaha mendinginkan suasana.

Tuntutan-tuntutan kecurangan dan ketidakadilan yang awalnya terjadi demokrasi jalanan berakhir dengan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir penegak hukum. Seluruh pihak menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diumumkan pada tanggal 27 Juni 2019.

Usai pengumuman sidang sengketa Pilpres 2019, masyarakat harus tahu bahwa pesta demokrasi di Indonesia hanyalah pertandingan kontestasi belaka. Mewujudkan rekonsiliasi jauh lebih penting demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, masyarakat di harapkan kembali kepada aktivitas masing-masing bukan saling membenci dengan adanya perbedaan pilihan.

wallahu’alam bisshowaf