Oktober 20, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

POLIGAMI KIAI NU ADALAH SOLUSI UNTUK MENGELOLAH PEREMPUAN EKS-ISIS

oleh :

Moh. Syihabuddin

 

Kurang lebih 600 orang warga asal Indonesia yang terdeteksi sebagai eks-anggota ISIS yang masih terdampar di penjara yang dikelolah oleh YPG di perbatasan Turki-Suriah. Mereka terdiri atas perempuan dan anak-anak. Tawanan ini merupakan tanggung jawab yang lumayan merepotkan bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah dan kawasan lainnya karena identitasnya tidak jelas dan kewarganegaraannya sudah tidak ada.

Beberapa negara yang dulunya merupakan bagian dari kenegaraannya bersedia menerima dengan beragam alasan, Turki, Jerman, Inggris, Perancis, Hongaria, adalah beberapa negara yang menerima warganya eks-anggota ISIS untuk kembali ke negerinya. Amerika Serikat menolak secara tegas, begitu juga Denmark.

Diantara negara yang menerimanya itu ada yang menerima dan siap memberikan santunan untuk melanjutkan hidup, ada yang beralasan kemanusiaan sehingga memerlakukannya secara wajar, ada yang menerima namun dengan status sebagai buronan teroris dan pelaku kejahatan perang dan ada pula yang menerima kembali sebagaimana dulunya sebelum menjadi anggota ISIS, yakni untuk kembali menjadi warga negaranya.

 

Problematika Eks-ISIS dan Sikap Indonesia

Untuk Indonesia, masih dalam perdebatan antara menerima atau menolaknya sama sekali. Beberapa pihak menolak dengan keras dan ada pihak yang lain juga mempertimbangkan untuk menerimanya. Perbincangan di media-media virtual baik twitter, facebook atau Instagram memperjelas beragam sikap yang dutunjukkan oleh warga Indonesia yang juga dilator belakangi oleh pemikiran dan kualitas keilmuannya.

Menurut hemat penulis ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menolak atau menerima eks-perempuan ISIS. Dan pertimbangan inilah yang akan menentukan sikap yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi mereka.

Pertama, masalah kemanusiaan. Mereka adalah manusia yang juga harus diperlakukan dengan baik layaknya manusia yang lain. Adanya sebuah tragedi yang menimpahnya mengharuskan pihak yang tidak terdampak harus mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan. Mereka adalah korban dari ganasnya perang yang tidak mempertimbangkan kepentingan masa depan anak-anak dan perempuan.

Kedua, ideologi pemikiran. Eks-perempuan ISIS didominasi oleh perempuan (ibu-ibu) muda yang sejak dini sudah didoktrin dengan doktrin ekstremisme melalui halaqoh, kajian rutin, dan buletin (website-blog) dan pesantren kilat. Mereka tidak mempunyai pemahaman Islam yang moderat, Islam yang dipahami cenderung keras dan literalis, sangat kaku dan menimbulkan kebencian diantara muslim lainnya. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan melahirkan gerakan (balas dendam) baru untuk melahirkan generasi garis keras baru.

Ketiga, walau bagaimana pun karaketr dasar bangsa Indonesia merupakan karakter negara timur yang memiliki sisi kemanusiaan dan kepedulian terhadap korban perang maupun korban bencana yang dialami oleh seluruh warga dunia, terlepas dari bangsa, agama dan rasnya. Sepanjang sejarah berdirinya Indonesia atau sebelum adanya Indonesia pun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang ringan tangan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada pihak yang memerlukannya.

Kasus Timur Leste mungkin contoh ideal sikap bangsa Indonesia, sebuah langkah keren bagi Indonesia. Kendati merupakan mantan musuh dan pemberontak bagi Indonesia negara miskin Timur Leste tetap diajak Indonesia untuk bergabung dengan ASEAN dan juga terlibat dalam kompetisi Dangdut Asia. Keterlibatan Timur Leste menyebabkan negera itu tidak terasing dengan kawasannya dan memiliki sahabat yang saling memakmurkan wilayah.

Dengan mempertimbangkan hal inilah maka perempuan eks-ISIS tetap harus dikembalikan ke Indonesia dan diperlakukan sebaik mungkin layaknya manusia. Namun proses perawatan dan penerimaan mereka ini memerlukan sebuah strategi dan solusi yang mempertimbangkan keberadaan mereka.

 

Jalan Lurus Mengelolah Perempuan eks-ISIS

Hal yang sudah jelas tentang perempuan eks-ISIS adalah riwayat pemikiran mereka yang sangat dangkal tentang agama. Islam yang mereka pahami merupakan islam yang salah dan tidak bisa memberikan kemampuan untuk membangun diri dan akhlak yang mulia.

Baginya, Islam adalah negara yang harus didirikan dalam bentuk negara. Mereka cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara Islam Global, bukan warga negara bangsa yang telah menjadi tanah air kelahirannya. Hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan tumbuh dan tidak ada pendampingan yang masif dan intesif terhadap mereka.

Oleh sebab itu, pengembalian mereka ke Indonesia harus mempertimbangkan riwayat pemahaman mereka tentang Islam dan memberikan pengawalan yang intensif dan massif terhadap keberadaan mereka untuk kembali menjadi warga negara Indonesia.

Solusi dan strategi yang paling tepat untuk menangani perempuan eks-ISIS kembali ke Indonesia adalah mendistribusikan mereka ke pondok pesantren Nahdlatul Ulama dan menjadikan mereka sebagai salah satu istri (atau paling jelek khadam) dari pengasuhnya atau kiainya.

Dengan menyebarkan mereka ke pondok-pondok pesantren dan menikahkan mereka sebagai istri muda para kiai NU atau istri daripada Gus-Gus-nya akan memberikan manfaat ganda terhadap permasalahan kemanusia yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Pertama, dengan menikahkan perempuan eks-ISIS pada kiai NU maka mereka akan belajar secara bertahap lingkungan pesantren yang ramah dan mempelajari Islam yang berdasarkan ahlussunnah waljama’ah. Dengan cara ini maka pemahaman islam radikal perempuan muda-muda ini setahap demi setahap akan terkikis dan tergantikan dengan pemahaman Islam yang lebih dekat pada sikap beragama dan bernegara ala Nahdlatul Ulama.

Pemikiran mereka tentang imajinasi negara Islam Global dan kesejahteraan yang akan dibentuknya pun tergantikan dengan pemahaman nasionalisme-religius yang bisa berdamai dengan sekulerisme dan demokrasi liberalis.

Pun demikian hidup di lingkungan pesantren yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama juga akan memudahkan anak-anak mereka untuk memulai belajar tentang agama Islam dan menanamkan nilai-nilai luhur Islam yang berlandaskan kearifan lokal serta tradisi bangsa Indonesia. Anak-anak perempuan eks-ISIS akan belajar ta’lim muta’alim, akhlak libanin, alfiyah, aqidatul awam, wasiyatul musthofah, abi jamroh dan beragama khazanah keilmuan lainnya yang bisa menanamkan ide-ide Islam rahmatan lil ‘alamin.

Kedua, dengan menjadi anggota dari pada pesantren Nahdlatul Ulama maka perempuan eks-ISIS akan bergumul dengan bu nyai sepuh yang sudah lama mengajar mengaji dan kemungkinan juga terlibat dalam kegiatan Muslimat NU atau Fatayat NU. Keterlibatan mereka pada Badan otonom NU khusus ibu-ibu ini mampu memberikan mereka wawasan yang akan mengimbangi pemahaman lama mereka tentang Islam.

Ketiga, pemerintah Indonesia tidak terbebani dalam mengalokasikan anggaran negara untuk mengelolah perempuan eks-ISIS karena dengan menjadikan mereka sebagai istri muda para kiai maka secara otomatis anggaran penanganan mereka sudah dilakukan oleh para kiai sendiri. Para kiai pun tidak menuntut ganti rugi dan menuntut bantuan dari pemerintah, karena sebagian besar para kiai pondok pesantren yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama sudah mandiri dalam ekonomi dan tidak tergantung dengan pekerjaan dari tender pemerintah.

 

Penutup

Dengan demikian menjadi jelas, untuk mengembalikan perempuan eks-ISIS bersama putra-putrinya tidak ada jalan lain kecuali mendistribusikan mereka ke pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama dan menjadikan mereka sebagai istri-istri muda kiainya atau menantunya.

Jika pemerintah Indonesia menginginkan menghentikan pertumbuhan dan lahirnya gerakan radikalisme yang sama tentunya langkah penulis ini menjadi alternatif yang paling tepat. Namun jika pemerintah membiarkan mereka kembali “dikelolah dan diopeni” oleh mereka yang memiliki pemikiran radikal dan atau seorang muslim transnasional (yakni anggota-anggota daripada eks-HTI, MMI, PKS atau Hidayatullah) maka tragedi eksodus mereka ke negara fiktif Islam akan kembali terulang.

Setidaknya Indonesia sudah berpengalaman dua kali, yaitu eksodus warganya pada awal tahun 2000-an ke negara Islam Afghanistan bentukan Taliban dan ke Suriah-Irak  bentukan ISIS di pertengahan tahun 2010-an ini. Kedua negara ini gagal membentuk negara yang makmur dan mengakibatkan kembalinya eks-warganya kembali ke negara asalnya dengan membawa pemahaman yang salah tentang Islam.

Wallahu’alam bisshowaf.

Cumpleng-Brengkok, 9 Februari 2020