Oktober 24, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

Persoalan Etnosentrisme dan Demokrasi: Studi Kasus Pillpres 2019 (Bagian 2)

Demokrasi Karut Marut dan Etnosentris

Dewasa ini etnisitas menjadi aspek yang penting dalam hubungan politik, pada saranya term ini muncul karena menyangkut gagasan tentang perbedaan, dikotomi “kami” dan “mereka” dan pembedaan atas klaim terhadap dasar asal usul, dan karakteristik budaya. Etnisitas adalah hasil dari proses hubungan, tidak semata karena porses isolasi. Apabila tidak ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar, tidak ada namanya etnisitas.

Menurut Erikson, syarat kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut setidaknya telah menjalin hubungan, kontak dengan etnis yang lain, dan masing-masing menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka baik secara kulturan maupun politik. Dalam bahasa lain, etnisitas muncul dalam kerangka hubungan rasional, dalam interaksinya dengan dunia luar dan komunitas kelompoknya.

Sedangkan peristilahan demokrasi tumbuh sejalan dengan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula konsep demokrasi. Bila dirunut sejarah peristilahan demokrasi tumbuh pertama kali dalam praktik kehidupan negara-negara kota Yunani dan Athena (450 SM – 350 SM).

Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan dari Athena mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. Pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi yang penuh dan langsung. Kedua, kesamaan di depan hukum. Ketiga, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan. Keempat, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Seiring dengan pendapat Pericles ini juga terdapat nama-nama seperti Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero yang meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi.

Robert A. Dahl sebagaimana dikutip oleh Eep Saefulloh Fatah menyebutkan bahwa perubahan ke arah demokrasi dalam sejarah praktek negara-negara dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap transformasi. Transformasi demokrasi pertama adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam praktek politik Yunani dan Athena.

Transformasi demokrasi kedua diwujudkan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Sedangkan transformasi demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. Tahapan ketiga ini dicirikan oleh belum adanya kepastian, apakah akan tercapai sebentuk demokrasi yang lebih maju yaitu demokrasi yang memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan dan berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat atau malah kembali kepada bentuk demokrasi zaman Yunani Kuno.

Dengan kondisi masyarakat yang majemuk, sesuai dengan data BPS tahun 2010 yang menjelaskan bahwa terdapat 1211 bahasa, dan 1340 suku, instrumen politik tersebut tentu menjadi hal yang sangat sensitif dan potensial untuk dimainkan. Penggunaan identitas sebagai alat politik menguat ketika dimulainya pilkada DKI Jakarta yang diramaikan oleh tiga kandidat pemimpin daerah yaitu Basuki Tjahja Purnama, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswenan. Isu identitas yang digunakan harus dibayar dengan mahal karena mengakibatkan keretakan pada lapisan masyarakat, bahkan hingga luar ibu kota. Menurut Sri Yanuarti sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hal tersebut berdampak besar terhadap keutuhan bangsa hingga pasca Pilkada DKI.

Melalui survei yang digelar oleh CSIS tahun 2017 dapat dilihat bahwa suara Joko Widodo menunjukkan adanya kenaikan elektabilitas sebesar 9%. Dibandaingkan hasil survei pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebesar 41,9%, Survei pada Agustus 2017 menunjukkan hasil sebesar 50,9%. Sementara suara Prabowo relatif mengalami stagnasi dari 24,3% pada 2016 menjadi 25,1% pada 2017. Sementara hasil survei litbang kompas pada 24 September – 5 Oktober 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 52,6% sedangkan Prabowo 32,7%.

Hasil rekapitulasi suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU. Jokowi-Maruf memperoleh suara sah sebesar 85,6 juta suara (55,5%), sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 69,6 juta suara (44,5).

Ada pun rinciannya sebagai berikut:  Jokowi-Ma’ruf unggul di mayoritas wilayah di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Meskipun unggul secara nasional dan di Pulau Jawa, tetapi Prabowo dapat menyalip pesaingnya di kampung halaman Ma’ruf, yakni Banten. Banten menjadi lumbung suara tetap untuk Prabowo sejak Pilpres 2014. Pasangan Prabowo-Sandi berhasil memperoleh suara sebesar 61,54% di Banten, sedangkan Jokowi-Maruf memperoleh suara sebesar 38,46%. Prabowo-Sandi juga unggul di Jawa Barat dengan perolehan suara 59,93%. Sementara itu, Jokowi-Maruf hanya memperoleh 40,07% suara.

Sedangkan Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi dalam Pilpres 2019. Provinsi yang menjadi lumbung suara emasnya adalah Sumatra Barat dengan perolehan suara sebesar 85,92%, sedangkan Jokowi-Maruf hanya memperoleh 14,08%. Jika dilihat per wilayah, Prabowo-Sandi unggul mayoritas di wilayah Sumatra.

Wilayah yang menjadi andalan selain Sumatra Barat adalah Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan Bengkulu. Di Jawa, Prabowo-Sandi unggul di Jawa Barat dan Banten. Di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, Prabowo-Sandi hanya unggul di NTB dan Kalimantan Selatan. Di Sulawesi, Prabowo berhasil menggeser suara Jokowi dari Pilpres 2014 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara di Maluku-Papua, Prabowo-Sandi hanya berhasil menguasai Maluku Utara.

Jika dibandingkan dengan Pilpres 2014, terdapat peningkatan lumbung suara untuk Prabowo. Daerah tersebut adalah Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kalimantan Selatan yang pada Pilpres 2014 memiliki suara yang berimbang , kini cenderung ke pasangan Prabowo-Sandi. Adapun Gorontalo yang menjadi kampung halaman Sandi dan lumbung suara Prabowo di Pilpres 2014, berbalik arah mengunggulkan Jokowi.

Berdasarkan hitungan Pilpres 2019 hasil rekapitulasi KPU di 30 provinsi pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang di 12 provinsi. Yaitu, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten dan Sulawesi Tenggara. Kemudian Jawa Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Bengkulu. Dari hasil rekap di 30 provinsiPrabowo meraih 62,18 juta (44,92%) suara dengan perolehan terbesar di Sumatera Barat, yakni 85,92% kemudian diikuti Aceh 85,59% dan NTB sebesar 67,89%.

Penutup

Hasilnya, pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma’ruf unggul dari Prabowo-Sandi dengan selisih 16,96 juta (11%) suara. Pasangan nomor urut 01 berhasil meraih 85,61 juta (55,5%) suara sedangkan lawannya, nomor urut 02 hanya mendapat 68,65 juta (44,5%). Adapun jumlah suara sah mencapai 154,26 juta sementara jumlah suara tidak sah sebanyak 3,75 juta. Calon presiden petahana meraih kemenangan terbesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing dengan selisih 11,88 juta dan 7,79 juta suara. Sedangkan Prabowo mencatat kemenangan terbesar di Jawa Barat dan Sumatera Barat masing-masing dengan selisih 5,33 juta dan 2 juta.

Dari semua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah etnosentrisme (politik identitas) semakin menguat merespon sistem demokrasi yang tidak begitu efektif dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Maneuver geraka politik identitas tersebut jelas memberikan dampak pada polarisasi yang muncul dalam dua tahun terakhir terlihat kelompok-kelompok yang saling berkepentingan dan saling menungganggi. Selain itu, penulis melihat masa depan populisme di Indonesia diprediksikan akan semakin tumbuh subur. Tidak hanya dengan meningkatkan atmosfir populisme islam, para elit juga dapat peningkatkan militasi kekuatan etnik seraya meluncurkan kebencian terhadap etnik lain demi kepentingan politik sesaat.