Oktober 24, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

Persoalan Etnosentrisme dan Demokrasi: Studi Kasus Pillpres 2019 (Bagian 1)

oleh: Anas Mahfudzi

 

Pengantar

Belakangan telah terjadi perubahan konstelasi politik nasional yang ditandai gerakan-gerkan politik etnis (politik identitas) dalam bingkai demokrasi. Di Indonesia kekuatan etnik dalam pilpres 2019 dipandang berhasil menemukan signifikansinya. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, etnosentrisme dan demokrasi di Indonesia menyodorkan berbagai fakta dan permaslahan yang komplek. Terutama ketika isu etnosentrisme politik di negara demokrasi semakin menguat dan kentara. Selain berdasarkan Survei Center for Strategic and International Studies, kekuatan politik etnik juga terjelaskan dalam hasil rekapitulasi suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara umum pandangan manusia terhenti pada batas-batas suku, kelompok bahasa, dan bahkan kadang-kadang  pada ras yang kemudian disebut sebagai entosentrisme. Dalam buku Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Ubed Abdillah menjelaskan bahwa, identitas dasar seperti yang di atas merupakan realitas yang tidak terhindarkan. Identitas dasar itulah yang kemudian membentuk ‘keakuan’ dan melahirkan pembedaan dengan yang lain (kamu, mereka, dia dan kita). Artinya, pandangan etnosentrisme menjadi akar-akar politik identitas di berbagai belahan dunia.

Gejala Etnosentris

Gejala etnosentrisme, dalam kajian politik identitas menganggap bahwa, etniknya lebih baik, dalam berbagai sifat dan perilaku dibandingkan dengan etnik lain. Memang secara faktual setiap kelompok etnik memiliki karakteristik sendiri, tetapi bukan berarti lebih baik dari kelompok etnik lainnya, sebab pendapat yang mnerujuk kepada etnosentrisme cenderung memiliki subyektivitas yang tinggi. Pendapat lain dari Myron W. Lustig menegaskan bahwa, ”etnosentrisme adalah kepercayaan bahwa adat, tindakan, nilai-nilai budaya sendiri adalah yang paling baik (superior) dibandingkan dengan budaya lainya”. Penekanan pada superioritas budaya sendiri merupakan upaya untuk memelihara tatanan budaya dan stabilitas budaya yang diikutinya.

Dengan demikian sikap etnosentrisme cenderung melihat budaya lain dari sisi ”value” yang dimiliki, dan ini dilembagakan untuk menguatkan kepercayaan pada kekuatan sendiri dalam kehidupan sosial. Jika pola semacam ini berlanjut, maka kekuatan berbasis etnisitas, bisa dengan mudah dipakai sebagai alat untuk mempersatukan kelompok, dan berpeluang pula untuk menafikan peran kelompok lain dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kondisi tersebut akan menghamabat keserasian interaksi dan komunikasi antar etnik.

Etnosentrisme bangsa dapat dipakai sebagai pendorong munculnya gerakan-gerakan politik identitas ada semangat sub-nasional dan kesukuan di dalamnya. Dalam catatan Hildred Geertz, ”ada sekitar 3000 etnik dan sub-etnik yang ada di Indonesia”. Berpijak kepada pendapat itu, kelompok-kelompok etnik maupun sub-etnik yang merasa kurang diperhatikan oleh para elite dan merasa tidak sejahtera, maka akan muncul prasangka-prasangka negatif, yang berujung kepada menguatanya upaya kerja-kerja politik dalam kerangka identitas manusia.

Pembacaan terhadap politik identitas manusia adalah pembacaan antagonism antar etnis dalam konstelasi politik ketika menyangkut aspek kepemimpinan, peguasaan wilayah dan territorial, penguasaan atas sumber-sumber lahan prodeksi. Hal ini terjadi hampir disetiap negara yang kaya dengan identitas etnik, multicultural, multiras dan pluralis. Masyarakat Amerika Serikat yang kaya akan identitas dasar kelompok etnis, sebagai contohnya (juga di beberapa tempat dan negara lain termasuk Indonesia). Dengan kata lain, bahwa latar belakang pembentukan etnosntrisme adalah proses perebutan penghidupan dan harkat martabat dalam hidup bermasyarakat.

Benturan Etnosentris vis a vis Demokrasi

Melalui tulisan ini diharapkan dapat ditelusuri sejauh mana masalah etnosentrisme dan demokrasi. Mengingat realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan etnosentrisme (politik identitas) berbanding lurus tingkat kemiskinan, sedangkan demokrasi lahir dengan meniupkan ruh semangat kesejahtreraan. Maka secara lebih spesifik tulisan ini juga diarahkan dalam rangka penelusuran terhadap berbagai gerakan politik identitas di negara demokrasi. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat membangun sikap kritis terhadapnya, khususnya masalah politik identitas dan demokrasi di pemilu serentak 2019.

Istilah etnik, ditinjau dari sudut pandang etimologis, berasal dari bahasa yunani“ethnos” yang berarti “penyembahan” atau “pemuja berhala”. Dalam bahasa Inggris“ethnic” artinya kesukuan atau suku bangsa. Di Inggris terminology ini digunakan mulai pertengahan abad XIV yang dalam perkembangannya mengalami reduksi ke arah penyebutan karakter ras.

Di Amerika Serikat, terminologi ini digunakan secara massif pada saat perang dunia I sebagai penghalus penyebutan bangsa-bangsa inferior, seperti bangsa Yahudi, Italia, Irish. Terminologi ini dalam kesehariannya biasanya dikaitkan dengan isu minoritas dan hubungan kesukuan. Etnik (ethnic) dalam pengertian lain, merujuk pada kelompok sosial yang ditentukan oleh asal usul, bahasa yang sama, atau adat istiadat, nilai dan norma budaya, yang pada gilirannya mengidentifikasikan adanya kenyataan kelompok minoritas dan mayoritas dalam suatu masyarakat.

Etnosentrisme yaitu suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagaai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak dan diepergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain. Etnosentrisme merupakan kecenderungan tak sadar untuk menginterpretasikan atau menilai kelompok lain dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri. Sikap etnosentrisme dalam tingkah laku berkomunikasi nampak canggung, tidak luwes.

Etnosentrisme meyakini superioritas kelompok etnis dan kelompok kebudayannya, serta menganggap hina kelompok. Menurut Taylor Etnosentrisme adalah keyakinan in-group lebih unggul ketimbang semua out-groups. Etnosentrisme adalah kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Semua kelompok merangsang pertumbuhan etnosentrime, namun tidak semua anggota kelompok sama etnosentris. Etnosentrisme adalah kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompok sebagai kebudayaan yang paling baik.

Kelompok etnik dapat dibedakan menurut organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum) maupun pola hubungan antar kelompok etnik, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan. Barth, menyatakan bahwa etnisitas (kesukuan) tidak hanya didasarkan pada teritorial yang ditempati atau sistem rekrutmen yang diberlakukan, akan tetapi pada pernyataan dan pengakuan yang terus menerus dari setiap kelompok etnik bersangkutan.

Selanjutnya Barth mengemukakan ciri-ciri kelompok etnik dalam suatu masyarakat, yaitu: Pertama, secara biologis mampu berkembang dan bertahan. Kedua, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan. Ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Keempat, menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain. Ciri asal yang bersifat kategoris (categorical ascription) adalah ciri khas yang paling dasar dan secara umum menentukan seseorang itu termasuk ke dalam kelompok etnik mana dan ini dapat diperkirakan dari latar belakang asal usul orang tersebut.