Januari 26, 2021

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

PERSIDANGAN KE-4, RESUME DAN JALAN BUNTU UNTUK BERDAMAI SECARA BAIK-BAIK

Abdul Malik, SH. Kuasa hukum pihak penggugat sedang duduk santai bersama pengurus Yamasyhar setelah sidang mediasi

Mohammad Syihabuddin

kaptenturkiyo@gmail.com

Masuk tahun 2021, persidangan kasus di Karangagung berlanjut pada 5 Januari 2021. Semua pihak datang, baik tergugat maupun penggugat bersama dengan kuasa hukumnya masing-masing. Adv. Nasikin ada dipihak tergugat sedangkan adv. Abdul Malik ada dipihak penggugat.

Pada persidangan yang keempat ini pihak tergugat mendatang semua guru yang mengajar di lembaga pendidikan yang telah ‘dikuasainya’—lebih tepatnya ‘direbut’ secara dzalim, mulai dari PAUD, TK, MI, MTs hingga SMK dan Madin-nya juga. “Semuanya datang, tidak ada yang tidak datang, kecuali tiga orang saja.” Kata Pateku, salah satu pengurus yang mendukung pihat penggugat.

Baik pihak penggugat maupun tergugat membawa banyak “suporter” ke kantor Pengadilan Negeri Tuban sehingga dalam sekejap lokasi penegak hukum itu terlihat ramai dan riuh. Karena yang didatangkan oleh pihak tergugat (Imam cs.) adalah para guru maka mereka memiliki banyak ‘suporter’ namun tidak mempunyai peran apa-apa kecuali menyaksikan keberlanjutan proses hukum yang akan dijalani.

Berharap ada Upaya Damai

Sebelum pelaksanaan sidang keempat pihat penggugat, yakni para pengurus Yamasyhar berharap para tergugat (Imam, Muchib cs.) bisa minta maaf dan mengakui kesalahannya dalam menjalankan madrasah—dengan cara yang dzalim. Permintaan maaf diharapkan diselesaikan secara baik-baik di rumah Kiai Zainul Munji atau Kaji Kasuwan dan menyerahkan kembali seluruh aset yang telah dikuasainya, dari PAUD hingga SMK NU. Akan tetapi harapan untuk berdamai secara baik-baik ini tidak dilakukan oleh pihat tergugat, justru memilih jalan lain untuk terus melawan.

 Pihat tergugat merasa tidak bersalah dan masih ingin melakukan semacam “perlawanan” untuk menyakinkan publik desa dan warga Nahdliyin Tuban bahwa dirinya tidak salah. Sehingga sepanjang hari-hari menjelang tanggal 5 Januari 2021 mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menangkal gugatan dari pihak penggugat. Termasuk melakukan hal-hal yang metafisik atau irrasional.

Mediasi non-formal melalui jalan pertemanan secara baik-baik juga tidak dilakukan oleh pihak tergugat. Justru agenda pertemuan yang dijadwalkan oleh pihak penggugat melalui mediator non-formal itu diabaikan dan tidak dijalankan sama sekali. Dengan demikian persidangan pembacaan resume pun tetap berjalan secara normal dan alami sesuai dengan jadwal yang ditetapkan majelis hakim—tanpa ada upaya perdamaian dari pihak tergugat.  

Pembacaan Resume

Sidang keempat ini merupakan pembacaan resume dari pihak penggugat terhadap tergugat yang disaksikan oleh hakim mediasi (mediator) yang telah disepakati oleh kedua pihak. Masing-masing pihak didampingi kuasa hukumnya pada saat proses pembacaan resume gugatan tersebut.

Resume dibacakan oleh Kiai Zainul Munji, dengan sangat singkat dan padat. “Hendaknya seluruh aset-aset Yayasan Masjid Al-Asyhar yang berupa lembaga pendidikan yang telah direbut (Imam) dikembalikan kembali kepada Yamasyhar.”

Resume tersebut dijawab oleh Imam dengan bahasa yang politis-normatif-provokatif, “Saya tidak tahu apa-apa dengan perkara ini, peran saya hanya membantu, tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana kalau perkara ini diselesaikan secara baik-baik saja di rumah, tidak usah di kantor pengadilan.” Begitu kira-kira terjemahan bebasnya.

Beliau mengatakan “tidak tahu apa-apa, hanya membantu,” merupakan ucapan yang dimaknai oleh pihak penggugat sebagai kata-kata jebakan, untuk mengelabui para pengurus Yamasyhar agar hatinya rapuh dan lemah sehingga bisa dipermainkan lagi di masyarakat—seperti pada dua tahun sebelumnya.

Kiai Zainul Munji pun menjawab dengan tegas dan penuh percaya diri, karena sudah tidak ada upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak tergugat sebelumnya. Apalagi ucapan pihak tergugat cenderung menipu dan tidak mau menyerahkan secara total aset-aset yang dicurinya.

“Perkara ini tetap harus diselesaikan secara hukum, karena kalian sudah berkali-kali mempermalukan para sesepuh. Dan sidang ini juga sudah dijalani sebanyak empat kali, sehingga sangat mustahil jika harus dihentikan.” Tegas Kiai Zainul Munji, sosok kiai yang berjuang di desa Karangagung.

Kaji Kasuwan lalu menjawabinya, menambahi ucapan Kiai Zainul Munji dengan singkat. “Perkara ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan pengadilan yang menyelesaikannya.” Kata kekek yang sudah kepala enam ini.

Mendengar diskusi mediasi yang tidak mungkin lagi ditempuh untuk upaya perdamaian, alias jalan perdamaian sudah buntu maka persidangan akan dilanjutkan pada sidang pokok perkara. Pada tahap inilah pihak kuasa hukum penggugat akan membacakan berbagai gugatan dan tuntutannya di hadapan majelis hakim, termasuk kerugian meterial sebesar 1,4 milyard rupiah.

Jalan Buntu

Pada tahapan sidang pokok perkara ini maka sudah tidak ada lagi pintu untuk melakukan islah, kecuali pihak tergugat harus menjawabi segala gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat terhadap tergugatannya. Dengan kata lain pihak tergugat wajib memberikan jawaban yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim.

Adapun “Pertempuran” sidang pokok perkara ini selanjutnya akan dilakukan antar kuasa hukum dari kedua belah pihak. Kehadiran pihak penggugat dan pihak tergugat tidak lagi “wajib” di forum persidangan, namun jika berkenan untuk melihat proses jalannya persidangan dipersilahkan untuk menyaksikannya.  

Waktu sidang pokok perkara akan diberitahukan kemudian hari, menunggu jadwalnya dari majelis hakim, kemungkinan selasa yang akan datang.

Dalam hal perkara ini maka seluruh keputusan sudah berada pada majelis hakim, sehingga sudah tidak bisa dilakukan pencabutan atas gugatan-gugatan yang telah dilayangkan kepada tergugat. Semoga perkara ini bisa dijadikan pelajaran bagi insan Nahdliyin agar tidak ada lagi kasus yang serupa berjalan.