Oktober 24, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

PERSELINGKUHAN SISTEM DEMOKRASI, BISNIS DAN POLITIK DI INDIA (Bagian Kedua)

oleh : Anas Mahfudhi

 

Geliat Perkembangan India

Di india, para pengurus partai sering kali bertindak sebagai juru beres dan penyelesaian masalah bagi komunitas-komunitas tempat tinggal mereka. Melalui kerja-kerja pendukung seperti itu, para pengurus partai di india membangkitkan keterikatan emosional diantara para klient mereka untuk memilih partai mereka. Di sini, aksi-aksi semacam itu menyembunyikan sifat transaksionalnya, sebagai diungkapkan oleh seorang aktivis partai bahwa dalam upaya mendapatkan batuan para pemilik masalah tersebut akhirnya semakin terjebak dalam jejaring peronis.

Partai-partai politik di India, sebagaimana halnya dalam kebanyakan system demokrasi, memainkan peran penting. Bermula dan dimulai dari partai politik, tawar menawar terjadi antara politisi, broker dana tau pelaku usaha seperti pada umumnya. Hal ini lah yang menjadi awal lahirnya kesepakatan seperti politik transaksional. Sementara politik transaksional bias terjadi di dalam tubuh partai-partai politik itu sendiri. Seperti kasus yang terjadi di India, partai politik memiliki peranan paling sentral dalam pemilu dan di hati masyarakatnya. Studi tentang relasi pelaku bisnis dan partai politik terfokus pada mesin-mesin partai politik. Sebenarnya, sebagaimana dicatat Hilgers, istilah seperti mesin politik dan klientelisme sering sekali digunakan secara bergantian.

Pernikahan Bisnis dan Politik (Kekuasaan)

Analisis tentang relasi pelaku bisnis dan partai politik menggarisbawahi fakta mendasar tentang klientelisme di tubuh demokrasi. Demokrasi di India, merefleksikan dan sekaligus memproduksi struktur yang dalam dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun sebagian besar analisis penulis berfokus pada mikropolitik pertukaran klientelistik, dan struktur institusional yang membentuk praktik-praktik semacam kelas dan kuasa. Dengan memberikan perhatian pada pelaku usaha dan partai politik yang sesekali memberi bantuan berupa uang atau bantuan lainnya kepada klien mereka yaitu para pemilih. Dan praktik budaya rasa hormat serta terimkasih yang terasosiasi dengan pertukaran tersebut.

Dalam bentuk demokrasi yang demikian berurat dan berakar pada system budaya sosial yang berkasra di India. Dalam arena politik, dimana distribusi klientelistik atas uang dan barang yang merupakan kunci menuju kesuksesan politik. Para sekutu politisi kaya dan para pelaku bisnis memiliki posisi politik alamiah yang menguntungkan. Mereka menggunakan posisi yang menguntugkan tersebut untuk memenangkan pemilihan umum, mengakses sumber-sumber daya negara dan dengan demikian mendulang kesempatan yang lebih besar lagi untuk menumpuk keuntungan ekonomi.

Fokus studi ini adalah memfokuskan relasi pelaku bisnis dan pertai politik, dimana mereka menunjukan bagaimana konsentrasi kontrol elit atas kegiatan ekonomi dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter politik di India. Sebagian besar pertukaran antara pelaku bisnis dan partai politik ini bersifat informal dan klientelistik. Sementara politisi kadang-kadang membayar para pedanaan kampanye mereka dengan mengadopsi kebijakan publik yang menguntungkan mereka, yang lebih sering terjadi adalah politisi membantu para pebisnis yang mendukung mereka dengan memanipulasi atau menyiasati peraturan yang ada atas nama mereka. Oleh karena itu, sangat mengherankan bahwa beberapa kritikus tesis oligarki bersikeras bahwa dominasi elit ekonomi harus dipelajari dengan memberikan perhatian yang seksama terhadap kebijakan sebagai objek fundamental kontestasi.

Hubungan antara pelaku bisnis dan partai politik dapat mengambil bermacam-macam bentuk. Untuk keperluan analisis di sini, penulis menyoroti kategori mafia dalam hubungannya dengan elit pelaku bisnis dan elit partai politik. Penjelasan ini menggambarkan ikatan informal yang bersifat sangat personal dan tahan lama antara partai politik dengan pebisnis. Koalisi seperti ini dapat dibedakan dari pembuatan kesepakatan dan interaksi yang bersifat khusus.

Ada dua karakteristik yang menonjol dari jejaring mafia. Pertama, jejaring ini mengembangkan monopoli atas sumber daya negara, mengarahkan kontrak pemerintah, izin dan peluang bisnis lainnya kepada kelompok yang relatif kecil. Jejaring seperti itu menghadapi persaingan politik yang lebih kecil ketika mereka mengendalikan sebagian besar kegiatan ekonomi.  Kedua, jejaring mafia ini membutuhkan hubungan yang sangat erat antara politisi dan pelaku bisnis untuk memperbaiki resiko yang dihadapi kedua belah pihak dalam menangani oposisi, penegakan hokum, dan potensi ancaman lainnya. Kepercyaan dan kesetiaan yang besar diperlukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak saling melindungi dan sumbangan kampanye dibayarkan kembali melalui pemberian kontrak, perizinan atau manfaat lainnya. Hubungan yang tegang tidak hanya menghasilkan kerugian finansial tetapi dapat membuka pintu bagi penyidik untuk mendapatkan bukti korupsi.

Oleh karena itu, jejaring keluarga merupakan saluran alami untuk membangun koalisi mafia seperti itu. Karena mereka memasukkan dimensi kepercyaan dan solidaritas dalam pertukaran antara politik dan bisnis. Kemunculan dinasti keluarga politik dan bahkan ada upaya untuk melarang anggota keluarga dari politisi yang sedang berkuasa untuk mengajukan diri sebagai calon. Dengan tidak adanya langkah-langkah semacam itu, dorongan untuk saling melindungi yang terdapat dalam keluarga-keluarga semacam itu kemungkinan akan memastikan bahwa dinasti politik akan tetap menjadi ciri politik di India.

Mafia adalah suatu bentuk khusus dari kerja sama politik-bisnis yang predatoris. Namun tidak semua calon dapat membangun hubungan eksklusif dengan mitra bisnis karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mendominasi organ-organ pemerintah. Sudah menjadi semacam norma kolusi antara politisi dan pelaku bisnis untuk mengambil bentuk yang kurang ekslusif.

Monopoli hanya dapat berjalan mulus jika oposisi terhadap transaksi semacam itu lemah atau mudah terintimidasi. Sebenarnya, pelaku bisnis sering memilih untuk menghindari hubungan dekat dengan satu calon dan lebih memilih untuk memberikan kontribusi dana kampanye kepada semua calon yang dapat dipilih untuk memastikan bahwa  siapa pun yang menang mereka akan tetap mendapatkan keuntungan. Interaksi yang kurang personal dan lebih pragmatis dengan pejabat terpilih tidak memberikan akses yang ekslusif ke sumber daya negara. Dari sudut pandang politisi, kesepakatan semacam itu adalah soal penggunaan yang strategis atas kekuasaan diskresi mereka. Bagi pebisnis, sumbangan kampanye adalah sebentuk korupsi prabayar, dalam arti bahwa di masa depan mereka dapat mengurangi jumlah suap yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan dukungan pemerintah. Demikian juga suap dan gratifikasi adalah sumbangan kampanye pascabayar dalam arti bahwa mereka sering membantu politisi menutup biaya kampanye.

Penutup

Di India, para pengurus partai sering kali bertindak sebagai juru beres dan penyelesaian masalah bagi komunitas-komunitas tempat tinggal mereka. Melalui kerja-kerja pendukung seperti itu, para pengurus partai di india membangkitkan keterikatan emosional diantara para klient mereka untuk memilih partai mereka. Di sini, aksi-aksi semacam itu menyembunyikan sifat transaksionalnya, sebagai diungkapkan oleh seorang aktivis partai bahwa dalam upaya mendapatkan batuan para pemilik masalah tersebut akhirnya semakin terjebak dalam jejaring peronis. Hal ini lah yang menjadi awal lahirnya kesepakatan seperti politik transaksional. Sementara politik transaksional bias terjadi di dalam tubuh partai-partai politik itu sendiri. Seperti kasus yang terjadi di India, partai politik memiliki peranan paling sentral dalam pemilu dan di hati masyarakatnya. Studi tentang relasi pelaku bisnis dan partai politik terfokus pada mesin-mesin partai politik.

Dari sudut pandang politisi, kesepakatan semacam itu adalah soal penggunaan yang strategis atas kekuasaan diskresi mereka. Bagi pebisnis, sumbangan kampanye adalah sebentuk korupsi prabayar, dalam arti bahwa di masa depan mereka dapat mengurangi jumlah suap yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan dukungan pemerintah. Demikian juga suap dan gratifikasi adalah sumbangan kampanye pascabayar dalam arti bahwa mereka sering membantu politisi menutup biaya kampanye.