Oktober 24, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

PERSELINGKUHAN SISTEM DEMOKRASI, BISNIS DAN PARTAI POLITIK DI INDIA (Bagian Pertama)

oleh : Anas Mahfudhi

 

Pengantar

Dewasa ini kebanyakan pejabat politik mempunyai aksentuasi hubu-ngan dengan partai politik, dan biasanya mempunyai latar belakang sebagai pengusaha bukan sebagai masyarakat biasa. Hal ini dapat kita lihat partai politik yang berjalan di masyarakat banyak di dukung dengan sejumlah pengusaha. Relasi ini menghasilkan suatu system yang saling menguntungkan, partai tumbuh dari dukungan kelas pengusaha, Hal ini menimbulkan keinginan parpol berbisnis. Bagi pengusaha parpol dipandang sebagai sarana bisnis untuk kepentingannya dan bagi pengurus, partai politik berbisnis dipandang dapat mendorong kemandirian partai. Parpol menjadi tidak perlu melirik anggaran publik atau menyalahgunakan kekua-saan yang dimilikinya di parlemen atau birokrasi untuk mengeruk keuntungan demi kas parpol.

Salah satu ciri yang penting dari relasi pengusaha dan penguasa adalah masuknya para pengusaha bisnis kedalam jabatan publik atau elit kekuasaan. Setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan bahwa para pengusaha khususnya di negara berkembang masuk ke lingkaran elit kekuasaan karena pengusaha ingin menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik. Penelitian empiris di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente ekonomi untuk membangun kelompok business-politico. Yoshihara Kunio menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara ini sebagai kapitalis semu (ersatz capitalist), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim. Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan (privilese) dan proteksi politik.

Pertumbuhan ekonomi India membutuhkan perluasan pasar sebagai jalur distribusi produk ke berbagai wilayah. India memiliki keunggulan dalam bidang kewirausahaan, infrastruktur yang kuat untuk mendukung industri swasta, pasar modal yang lebih efisien transparan sehingga India harus memiliki wadah untuk menampung keunggulan tersebut atau pangsa pasar yang besar. Amartya Sen berargumen, bahwa ruang politik untuk berdemokrasi harus diberikan. Tanpa itu, dengan absennya demokrasi, pertumbuhan ekonomi hanya akan memusat pada segelintir orang, dan kesejahteraan rakyat tidak dapat diwujudkan. Untuk itu, negara harus turun tangan, berperan dalam melakukan distribusi pertumbuhan dan kesejahteraan. Argumen ini menjadi dasar bagi kaum intervensionis dalam disiplin ekonomi untuk membenarkan campur tangan negara, yang sebaliknya, sangat ditentang kaum ekonom liberal yang sangat pro-pasar dan anti-intervensi.

Ekonomi, Patronase dan Kekuasaan

Ekonom jenis ini dengan dukungan dibawah proteksi rezim pemerintah; mereka mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi. Mereka diatur dibawah aparat birokrasi dan biasanya sangat tergantung dengan modal asing. oleh sebab itu mereka hanya sebagai pemain pendukung dibelakang pemerintah. Hal ini menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi. Hal itu terkait dengan terjadinya komplikasi karena menyatunya tiga karakter sumber daya politik yakni pada diri pengusaha, bisnis, dan partai politik. Bila hal ini terjadi maka partai politik akan berkarakter oligarkis yang memusatkan kekuasaan pada kekuatan pengusaha. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai. Kepentingan dan kenikmatan partai pun tidak terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu.

Bagi Robert Mitchel seorang ilmuwan, ketika ia menyajikan temuannya dalam karyanya berjudul Political Parties bahwa partai politik adalah instrument utama demokrasi, akan tetapi partai tidak bisa menghindari apa yang disebut sebagai hukum besi oligarki yakni kecenderungan dominasi (penguasa) sekelompok kecil orang (minoritas) yang tidak mewakili kepentingan mayoritas rakyat. Sebuah hukum sosiologis paling fundamental sekaligus paradoksal bahwa “munculnya oligarki-pengurusan/pemerintahan di tangan segelintir orang adalah suatu keniscayaan yang mustahil terhindarkan”.

Masyarakat India yang sangat majemuk menggambarkan rawannya konflik yang bisa sege-ra muncul akibat persoalan-persoalan ekonomi tadi. Besar kemungkinan kalau kekayaan akan keanekaragaman sosial dibentuk oleh perpecahan konsentrasi penduduk akan akses terhadap sumber-sumber kebutuhan hidup. Telah diketahui bersama bahwa “sistem kasta juga masih berlaku sebagai manifestasi kuat-nya hinduisme sejak 1500 SM”. Namun yang penting dari sistem kasta ini adalah biasanya terlihat bahwa mereka yang berada pada kasta yang lebih rendah adalah mereka yang merupakan kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena kasta itu se-ringkali menggambarkan dan membentuk struktur ekonomi masyarakat.

India yang Eksotis

Pemilihan judul di atas merupakan studi tentang masalah demokrasi di India yang selalu menjadi tema menarik untuk dicermati. Kendatipun demikian para Ilmuwan politik dan sejumlah Ilmuwan lainnya telah memberikan perhatian penuh terhadap studi ekonomi politik dalam system demokrasi.

Selain itu, studi ini juga hendak melihat keunikan negara India yakni sebagai sebuah negara miskin yang paling konsisten dengan demokrasi. Hal ini disebabkan karena hampir tidak ada negara miskin di Dunia yang mam-pu bertahan dengan sistem pemerintahan ini. Negara tetangga India pun yakni Pakistan, tak mampu mempertahankan demokrasi. Sementara demokrasi di Nigeria yang GNP per-kapitanya juga kurang dari 500 dollar perta-hun, demokrasinya hanya bertahan dalam ki-saran 1-9 tahun. Demikian juga demokrasi di Sudan yang bahkan tak mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Dengan demikian studi ini menghadirkan sebuah permasalahan: bagaimana relasi ekonomi dan politik, terkhusus pelaku bisnis dan partai politik di India?

India dalam Perspetif Teoritis

Penulis memilih teori kelembagaan partai didasarkan atas sebuah argument yang menjelaskan bahwa partai dipandang sebagai pilar demokrasi. Penggunan teori ini dipandang tepad dan dapat menjelaskan relasi pelaku bisnis dengan partai politik. Selain itu, penguunaan teori ini juga dapat mengukur kualitas dan gambaran demokrasi di India. Dengan demikian, relasi pelaku bisnis dan partai politik dalam demokrasi perlu ditata dan disempurnakan melalui kelembagaan partai politik yang efektif.

Penataan dan penyempurnaan partai politik tersebut diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi demi terciptanya pemerintahan yang check and balance. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keangotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Kehadiran partai politik dalam suatu negara yang demokratis merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi politik masyarakat serta akan diharapkan menjadi pengendali pemerintah dalam mengelola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. ideologi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan politik untuk mendapatkan dukungan. Karena dalam usaha meraih kekuasaan politik, golongan lain yang memiliki ideologi berbeda juga akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, Sartori lebih menekankan pada aspek penempatan calon-calon dari partai politik dalam menduduki jabatan publik. Jabatan publik tersebut didapatkan dengan cara-cara yang konstitusional yakni melalui pemilihan umum.

Konsep mengenai pelembagaan partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah konsepsi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, Vicky Randall dan Lars Svasand kemudian merumuskan bahwa :

“Pelembagaan partai politik dipahami sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (process by which the party becomes established in terms both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture)”.

Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu Pertama, derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, Kedua, derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, Ketiga, derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan Keempat, derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi Dari sudut pandang ini jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia memengaruhi kapasitas system untuk membentuk saluran saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik Bagi Huntington sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang kurangnya dua kapasitas.

Pertama melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompokyang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik Dengan demikian system partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.

Partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan Dalam konteks ini paling tidak ada tiga masalah terkait masalah kelembagaan partai politik Ketiga masalah tersebut yaitu ideologi clan platform kohesivitas clan manajemen konflik serta rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya system ketatanegaraan berdasarkan prinsip “checks and balances” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “checks and balances” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara.

Keterkaitan teori dengan judul yang penulis pilih terletak pada proses politik yang berjalan di India. Keterkaitan tersebut menggambarkan relasi antara pelaku bisnis dan partai politik. Melalui teori dan realitas hubungan politik antara keduanya melukiskan sesuatu yang berkaitan dengan tingkat pelembagaan suatau partai. Dengan demikian adalah penggunaan teori kelembagaan partai politik pilihan yang tepat guna menjelaskan watak demokrasi di india.