Oktober 24, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

MASA DEPAN KEPEMIMPINAN (POLITIK MUSLIM) DI TUBAN DAN TELADAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTHAB

oleh : Moh. Syihabuddin

Pertarungan dalam pentas Pilkada Tuban telah dimulai pada tahun 2020 (bersama dengan beberapa kabupaten lainnya di Indonesia), namun dengan datangnya fitnah-wabah korona maka jadwal menjadi belum pasti dan tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Kendati demikian beberapa bakal calon sudah mulai bermunculan dan nama mereka sudah beredar di baliho-baliho yang terpasang di tempat-tempat keramaian orang pengangguran.

Selain nama-nama yang relatif lama dan baru muncul sekarang tidak ada yang lebih mendapatkan sorotan dari pada dua sosok yang menjadi representasi dari kekuatan politik besar di Tuban, yaitu Fredi Ardlian Syah dan Aditya Halindra Varizki. Jika Gus Fredi merupakan putra sulung dari Fathul Huda Bupati Tuban menjabat 2010-2020 yang berangkat dari kendaraan Nahdlatul Ulama yang “ter-PKB-kan” maka mas Lindra merupakan putra sulung dari Henny Relawati Widi Astuti bupati Tuban dua periode sebelumnya (2000-2010) yang berangkat dari Partai Golkar, musuh bebuyutan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Karena alasan itulah kedua orang bakal calon ini lebih menarik dari pada yang lainnya, selain merepresentasikan musuh politik bebuyutan di kabupaten Tuban keduanya juga merupakan putra dari bapati saat ini dan sebelumnya. Dengan kata lain, bupati yang masih menjabat saat ini atau yang menjabat pada periode sebelumnya telah menyiapkan putranya untuk menggantikannya sebagai sosok pemimpin distrik, sosok penguasa daerah, sosok pemegang amanat negara, dan bisa jadi juga sosok “khalifah” di muka bumi untuk menjalankan tugas-tugas Tuhan melalui tangan-tangan kekuasaan guna memberikan “pertolongan” kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Saat ini Mas Lindra sudah menempati posisi sebagai DPR di Jawa Timur, sedangkan Gus Fredi menjadi pengusaha muda yang sukses menjalankan kepanjangan tangan orang tuanya untuk mengendalikan “amanah” di Tuban. Keduanya mempunyai kekuatan dan potensi masing-masing yang cukup berpeluang untuk diadu atau dikolaborasikan.

Pada konteks tersebut menjadi jelas, bahwa antara Pak Huda dan Bu Henny sama-sama menyiapkan kader-kader dari darah dagingnya sendiri untuk bisa meneruskan kemampuan kekuasaannya di Tuban sekaligus menjadi “khalifah” yang paling amanah untuk mengelolah kekayaan anggaran daerah dan sekaligus kekayaan industri yang menjamur di Tuban. Keduanya berharap bahwa regenerasi penguasa atau “khalifah” di Tuban tetap berada pada jalur keturunannya atau mengikuti pola-pola suksesi kepemimpinan sebuah kerajaan, yang mana kerajaan tersebut sudah “terdemokratisasi” dalam bentuk pemilu.

Perihal kekuasaan dalam konteks politik-muslim yang paling ideal adalah belajar dari kepemimpinan-politik di zaman Rasulullah atau paling tidak belajar dari khulafah ar-Rasyidin. Karena dari kedua periode itulah kepemimpinan ideal dalam negara dan politik diwujudkan dalam bentuknya yang paling maksimal dan paling berprestasi secara peradaban dan juga kebudayaan. Sehingga dalam suksesi kepemimpinan dan regenerasi “khalifah” teladan pada kedua periode ini merupakan kunci keberhasilan politik-muslim di seluruh dunia, termasuk di Tuban.

***

Periode puncak khulafah ar-Rasyidin yang paling tepat untuk mengajarkan tentang regenerasi kepemimpinan politik-muslim adalah di zaman khalifah Umar bin Khatthab, karena pada masa inilah wilayah muslim telah mencapai hingga ke seluruh bekas dua negara adi daya, kekaisaran sasania terkebiri dan kekaisaran Byzantium digunduli teritorinya hingga tak mampu berkutik menunjukkan taring (militer)-nya.

Pada masa khalifah Umar inilah kalender Hijriyah diciptakan-sebagai standar waktu yang digunakan kaum beriman (Arab) dalam segala hal, lembaga-lembaga negara mulai dibentuk, kebijakan fiqih yang menjadi tolok-ukur perilaku muslim telah disusun, dan kebudayaan Islam mulai berkembang sekaligus menciptakan hibrida kebudayaan diantara Persia dan Byzantium-Romawi (menjadi ter-“muslim”-kan).

Khalifah Umar menjalankan kekuasaanya atas dasar tunjukkan dari khalifah sebelumnya yang sangat percaya terhadap keberanian, ketegasan, kehati-hatian, dan kebijaksanaannya dalam menyikapi segala hal. Terbukti selama 10 tahun menjabat sebagai Khalifah Umar sukses membawa umat Islam menjadi “kekuatan” yang cukup disegani sekaligus menakutkan bagi dua kekuatan adi daya di dunia saat itu.

Karena kekuasaan yang semakin meluas maka jizyah (biaya keamanan dan kemakmuran khilafah, bukan pajak atau upeti) semakin banyak, kas kekuangan negara menumpuk dan kemakmuran masyarakat muslim-Arab semakin mendekati “kemewahan” dan kegemerlapan “masa jahiliah”. Beruntung karena sifat ke-wira’i-annya khalifah maka seluruh lapisan pejabat dan penguasa (gubenur) yang berfungsi sebagai kepanjangan tangannya tidak ada yang bisa menikmati kemewahan atau bertindak (apalagi) korupsi.

Pun demikian, menjelang akhir hidupnya khalifah telah membentuk dewan syura yang akan bertugas memilih khalifah setelah beliau mangkat, yang menunjukkan kecerdasan beliau dalam membaca masa depan kepemimpinan masyarakat Islam.

Dewan syura yang dibentuk oleh khalifah Umar terdiri atas tujuh orang dan salah satunya adalah putranya sendiri, Abdullah bin Umar. Namun kepada tujuh orang di lembaga yang dibentuknya itu khalifah telah berpesan bahwa semuan anggota dewan syura boleh menjadi khalifah, dipilih atau memilih, kecuali putranya. Abdullah bin Umar hanya difungsikan sebagai seorang peninjau dan tidak berhak untuk menjadi khalifah, bahkan dilarang untuk dicalonkan atau diangkat.

Memasukkan putranya sendiri sebagai salah satu jajaran anggota dewan syura yang dibentuknya menunjukkan khalifah umar percaya atas kemampuan putranya dan kepandaiannya dalam membentuk sebuah hasil yang terbaik untuk umat Islam, sekaligus mengakui bahwa putranya memang sosok yang sangat berpengaruh dilingkungan para sahabat Rasulullah senior sekaligus memiliki kecerdasan (agama) yang mumpuni dalam memimpin sebuah negara (barunya). Artinya, Abdullah adalah sosok elit dikalangan sahabat Rasulullah dan sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam.

Namun khalifah Umar bin Khatthab malah menahan “potensi” putranya itu dan malah melarangnya untuk menjadi khalifah menggantikan dirinya. Umar bangga putranya menjadi orang biasa yang hidup dengan keterbatasan harta benda, tanah dan bahkan pakaian dari pada harus menikmati kekayaan dengan menjadi seorang khalifah. Khalifah sendiri selama menjabat bahkan menjauhi kehidupan mewah dan sangat menjaga perilakunya dari perbuatan “penyalagunaan anggaran”.

***

Menyandingkan kebijakan khalifah Umar dengan kebijakan Bupati Tuban sekarang dan mantan Bupati dulu tentu masih menjadi sebuah angan-angan dan bahkan mimpi disiang bolong. Khalifah Umar berupaya meneruskan eksistensi negara (beserta seluruh aset dan anggarannya) tidak kepada putranya, bahkan menyerahkannya kepada orang lain. Sedangkan Bupati dan mantan Bupati Tuban saat ini justru sebaliknya, menyiapkan suksesi kepemimpinan Kabupaten Tuban pada putra-putranya, tidak kepada orang lain, tidak kepada kader-kadernya yang berpotensi atau bahkan kepada “lawan politiknya”.

Khalifah Umar menginginkan chiefdom Madinah bermetamorfosis menjadi sebuah negara demokrasi “Republik Muslim” yang dibentuk melalui sebuah dewan musyawarah dengan mencegah putranya menjadi penggantinya, akan tetapi Bupati Fathul Huda dan “Mantan Bupati” Henny Relawati W.A. sebaliknya, menginginkan kabupaten Tuban—yang merupakan representasi “Republik Demokratis Muslim” menjadi sebuah “Kekaisaran Absolute Muslim” berkedok “demokrasi” dengan mengajukan putra-putranya sebagai bakal calon “Khalifah”.

Terlepas dari “tahu” atau “tidak tahu”, dengan munculnya baliho-baliho yang memunculkan nama sekaligus gambar Mas Lindra dan Gus Fredi hal itu sudah menunjukkan bahwa kedua penguasa atas “harta kekayaan di Tuban” itu sudah menyiapkan putra-putranya untuk menggantikan dirinya.

Dengan maksud yang jelas dan sudah menjadi sebuah “rahasia” jama’ah bagi masyarakat Tuban kedua pemimpin tersebut menempuh langkah suksesi “turun-temurun” tersebut, yakni untuk mengembalikan kekuasaan dalam genggamannya agar “negara demokrasi” bisa dikendalikan dengan pola-pola “negara kekaisaran”.

***

Sudah sepuluh tahun sejak (Amir) Fathul Huda menjabat Tuban di-branding sebagai “Bumi Wali”, bumi yang secara lahiriah melahirkan banyak sosok kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah dan tanah yang mengandung unsur-unsur dzikir serta negeri yang dinaungi oleh rahmad Tuhan. Paling tidak banyak makamnya para kekasih Allah yang ada di bumi Tuban.

Secara otomatis dengan label Bumi Wali tersebut maka Tuban menjadi representasi dari politik-muslim di Indonesia. Identitas yang melekat padanya mencerminkan kepemimpinan-politik muslim yang menjadi tolok ukur dan teladan bagi kepemimpinan politik-muslim di daerah lainnya. Apalagi dengan meningkatnya perilaku toleransi dan saling tenggang rasa, serta meningkatnya identitas antar umat beragama menjadikan Tuban sulit dipermainkan layaknya Jakarta dengan isu-isu seperti “penistaan agama”. Hal ini menunjukkan bahwa keber-Islam-an orang Tuban sudah tuntas dan tidak perlu dipermainkan seperti orang Jawa Barat dengan isu-isu yang kontra-produktif.

Sebagai sebuah kesimpulan, dengan “keberanian” menyematkan label Bumi Wali maka Pilkada Tuban dan para pemimpinnya selayaknya ber-Guru pada perilaku kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatthab untuk menemukan bentuk ideal masyarakat muslim. Dengan kata lain, teladannya adalah khalifah ar-Rasyidin, bukan politikus Eropa atau politkus Amerika.

Singkat kata, Bu Henny dan Pak Huda tidak perlu repot-repot menyiapkan putranya untuk menjadi calon bupati di masa depan, cukuplah kader-kadernya, yakni orang lain yang telah banyak memakan asam garam di “Partai” atau di Ormas Agama yang lebih siap dan lebih lama mengabdi. Saya kira masih banyak yang bersedia untuk peluang itu. Dan saya yakin pula, tidak adanya jeleknya, dan bahkan tidak “berdosa” jika keduanya mengikuti teladan Khalifah Umar bin Khatthab.

Wallahu’alam bisshowaf

Akbaristan, 12 April 2020/18 Sya’ban 2020