Januari 26, 2021

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

KONFLIK PEREBUTAN ASET NU DI KARANGAGUNG BERLANJUT HINGGA KE PN TUBAN

Para Pengurus Yamasyhar dan Pengacara, sedang menunggu pihak tergugat di ruang tunggu sambil menunggu panggilan dari hakim

Mohammad Syihabuddin

Selasa, 8 Desember 2020 pukul 10.00 para pengurus Yamasyhar, yang merupakan para pendiri dan sekaligus penerus perjuangan NU di Karangagung hadir bersama pengacaranya di Pengadilan Negeri Tuban. Maksud dan tujuan mereka tidak lain menghadiri sidang pertama terkait dengan penguasaan asset-aset NU di Karangagung sebelah Barat.

Pengacara yang mendampingi kasus berat yang dihadapi oleh Yamasyhar adalah Abdul Malik, S.H. dan Anjas Singgih Windu Pamungkas, M.H, dari “MP and Partner” yang tidak lain merupakan pengacara yang direkomendasikan oleh PCNU kab. Tuban.

Kasus ini sudah mulai diungkap dan ditangani oleh PCNU sejak awal Januari 2020 dan pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Abdul Malik dan timnya, dikarenakan sudah memasuki rana hukum dan pihak tergugat—yang merebut asset-aset NU di Karangagung siap berhadapan dengan PCNU secara hukum. Sehingga secara legal formal PCNU tidak memiliki legalitas untuk menangani kasus tersebut.

Yang memungkinkan bagi PCNU hanya mediator dan fasilitator dengan harapan islah atau adanya perdamaian. Akan tetapi dikarenakan jalur mediasi oleh PCNU Tuban “mentok” dan tidak efektif untuk membuat islah, maka kasus tersebut diselesaikan secara hukum dengan harapan bisa dijadikan pelajaran di masa depan bagi Nahdlatul Ulama di Tuban.

Dari Kesbang ke Lowyer

Kasus ini sudah bermula sejak akhir 2018, akan tetapi pihak-pihak yang terkait tidak menyelesaikannya secara baik-baik dan konstruktif. Yakni MWC NU kecamatan Palang, selaku Nadhir yang telah diberi amanah oleh Yamasyhar, sebagai institusi tertinggi NU di kecamatan Palang. Pada kondisi inilah kebingungan meliputi para Pengurus Yamasyhar, dimana asset-aset itu pada dasarnya menjadi milik Yamasyhar dengan perlindungan MWC NU Palang, yang tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya.

Pengurus Yamasyhar kemudian melaporkannya ke PCNU Tuban, akan tetapi pengurus PCNU Tuban “berharap ishlah” dengan metode yang belum jelas. Karena metode yang tidak jelas dari PCNU Tuban inilah menjadikan pihak “perebut aset” merasa kuat dan semakin meremehkan para pengurus sepuh Yamasyhar.

Setiap ketua PCNU, dari ketua umum tanfidziyah hingga wakil-wakilnya sudah didatangi oleh pengurus Yamasyhar dengan harapan ada tindakan yang jelas dari NU. Tapi upaya tersebut hanya menimbulkan kekecewaan saja bagi pengurus Yamasymar.

Laporan dilanjutkan ke Bupatu Fatekul Huda, dan bupati mengutus kepala dinas Kesbangpol, Didik Purwanto untuk menanganinya secara baik-baik dan mengembalikan semua aset-aset NU seperti semula.

Dari sinilah kemudian upaya-upaya hukum itu mulai dilakukan, terutama kajian terhadap posisi pihak-pihak yang menyerobot aset, pertimbangan untuk ishlah atau “perang”, dan upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk menjaga eksistensi aset NU.

Ternyata, para penyerobot ini merupakan oknum-oknum yang tidak jelas. Mereka adalah anak-anak orang Masyumi (bukan Nahdlatul Ulama), mantan kader Golkar, dan pihak-pihak awam yang diprovokasi dengan informasi yang salah tentang Yamasyhar. Sehingga langkah terbaik adalah “melumpuhkan” mereka secara hukum dan dihadapi secara “jantan” sesuai dengan hukum yang berlaku di “Republik Muslim” ini.

Akhirnya, sampailah kasus ini ke Pengadilan Negeri yang akan mempertemukan “kebenaran”, bukan “menang-kalah” antar pihak yang berseteru, Yamasyhar (pendiri) versus Imam cs (penyerobot). Yang ingin diperjuangankan oleh Yamasyhar hanya menemukan kebenaran dari perjuangan yang dilakukannya dan pengabdiannya kepada Nahdlatul Ulama selama ini.

Dan ketika panggilan kepada pihak-pihak yang paling dianggap bertanggungjawab dengan proses penyerobotan aset-aset NU di Karangagung itu oleh pihak Pengadilan Negeri Tuban dilaksanakan—yakni (1) Imam, SH., (2) Akhmad Muchibbin, SH, S.Pd, (3) Kartono, S.Pd dan (4) Sumardi, S.Pd., ternyata tidak ada tanggapan apa-apa. Dan pihak-pihak yang bertanggungjawab itu tidak hadir hingga ditunggu sampai pukul 14.00.

Siapa yang benar? Tentu kita bisa melihatnya sendiri dan mengetahui kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama di masa depan.

Yamasyhar seperti “perang sendirian”

  Yamasyhar merupakan yayasan yang dibentuk oleh warga NU Karangagung dan merupakan pejuang yang terus menerus membesarkan aset-aset Nahdlatul Ulama di desanya. Demi keamanan aset-aset tersebut di masa depan maka aset-aset tersebut oleh Yamsyhar di serahkan kepada Nahdlatul Ulama melalui MWC NU kecamatan Palang.

Idealnya, upaya tersebut harus menjadi “gotong royong” pengurus NU atau NU secara institusional, terutama terkait dengan pembiayaan penanganan kasus ke PN Tuban. Dan yang terjadi bukan sesuatu yang ideal. Yamasyhar seperti pasukan yang “berperang sendirian”.  Seluruh “biaya dan tenaga hukum” diserahkan sepenuhnya kepada Yamasyhar, dan tidak ada sepeserpun bantuan dari Nahdlatul Ulama—MWC NU maupun PCNU.

Dari sinilah kemudian kebingungan dan kebimbangan muncul di kalangan pengurus Yamasyhar—yang sudah sepuh-sepuh. Dimana “Aset-aset ini dirintis oleh Yamasyhar, dibesarkan oleh Yamasyhar, dan dikembangkan oleh Yamasyhar, lalu kemudian ‘diserahkan’ kepada Nahdlatul Ulama dalam bentuk tanah wakaf dan sekaligus pengelolaannya. Namun ketika ada pihak lain—oknum yang merebutnya tidak ada pertolongan dari pihak Nahdlatul Ulama secara individu maupun secara institusional.”

Pembiayaan, pikiran dan tenaga dalam “perang pembebasan aset NU di Karangagung” ini tidak sedikit, dan semuanya ditanggung sendiri oleh Yamasyhar secara swadaya. Semua pengurus, kaya maupun miskin berswadaya apa adanya, dan sisanya ditanggung oleh satu orang dermawan “tersembunyi” di Karangagung.

Sidang (tetap) Berlanjut

Dikarenakan pihak “tergugat”, yakni empat orang yang sudah disebutkan tadi tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan satu minggu yang akan datang, pada jam dan hari yang sama. Selasa, 16 Desember 2020.

Melihat ketidakhadiran para “tergugat” di Pengadilan Negeri itu maka pihak “penggugat” tersenyum dan menimbulkan dua pendapat. Pertama, pihak “tergugat” merasa tidak berani menghadapi hukum dan malu dengan perbuatannya, dan kedua, pihak “tergugat” memandang rendah, meremehkan, dan menganggap “bukan-apa-apa” panggilan yang dilayangkan padanya dari Pengadilan Negeri.

Bagi pengurus Yamasyhar yang menyakini pendapat kedua mengatakan bahwa pihak “tergugat” melecehkan intitusi hukum secara nyata, memandang rendah panggilan dari “intitusi suci hukum” di Indonesia. Mereka tak ubahnya para “bid’ah agama” yang sudah berani melakukan “tindakan melawan hukum” yang sah dan sudah berani melihat kenyataan yang ditunduhkan kepadanya “tidak memiliki” pengaruh apa-apa bagi dirinya.