Oktober 31, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

Kiprah NU sebagai Partai Politik: Sebuah Analisis Peran NU dari 1952 hingga 1977

Oleh :

Moh. Syihabuddin

Direktur Kitasama Stiftung

  1. Muktamar 1952

Setelah kurang mendapatkan pelayanan yang semestinya di tubuh Masyumi dalam porsi politik, akhirnya NU membuat keputusan yang sangat kontroversial di zamannya sebagai organisasi kaum sarungan. Tepat pada Muktamar ke-18 pada Mei 1950 Jakarta NU mulai memutuskan untuk keluar dari Masyumi, namun keinginan tersebut masih daam tahap ditangguhkan. Dan Muktamar memutuskan KH. Wahab Hasbullah sebagai ro’is syuriyah menggantikan KH. Hasyim Asy’ari yang telah berpulang kerahmatullah pada 25 Juli 1947. Namun keputusan untuk menjadi partai sendiri itu dimantapkan pada muktamar ke-19 di Palembang .

Keputusan sebagai Partai diwujudkan secara nyata pada 3 Juli 1952, bahwa NU benar-benar keluar dari Federasi Masyumi. Penarikan ini sebelumnya telah didahului oleh keluarnya PSII. Dengan keluar dalam federasi Masyumi praktis para tokoh-tokoh NU yang aktif di Masyumi ditarik untuk membesarkan Partai NU, diantaranya KH. Wahab Hasbullah, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur dan juga KH. Zainul Arifin. Dan ketika Parlemen bersidang pada 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi dan membentuk fraksi sendir, yaitu Fraksi NU. Mereka diantaranya adalah AA Achsin, Saleh Surjoningprodjo, AS. Bachmid, Idham Chalid, Mochammad Iljas, RT. Moch. KH, Wahab Hasbullah dan KH. Zainul Arifin.

Hal yang sangat menonjol dalam keputusan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri adalah akibat dari perbedaan yang sangat tajam antara KH. Wahab Hasbullah dengan M. Natsir, dari kelompok pembaharu. M. Natsir sangat keras kepala, ia tidak memberikan konsesi kementrian Agama kepada NU; sedangkan KH. Wahab Hasbullah menganggap bahwa massa NU sangat besar dan sangat membantu membesarkan Masyumi sebagai partai politik. Namun jauh lebih dari itu, sebenarnya sudah banyak bermunculan gelombang anti-Masyumi di cabang-cabang, akibat dari perilaku dari kelompok pembaharu yang sangat tidak menghargai kepentingan NU.

Setelah menjadi partai Politik, NU pun membuat struktur organisasinya (periode 1952-1954) sebagai berikut:

  1. Dewan presidium PBNU, dengan ketua KH. Masjkur, sekretaris KH. Idham Khalid, dan beberapa anggota, diantaranya; KH. Moh, Dachlan, KH. Zainul Arifin, AS. Bachmid, KH. R. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Moh. Ilyas, dan KH. Fatah Yasin.
  2. Syuriyah: dengan ketua KH. R. Abdul Wahab Hasbullah, wakil rais KH. Bisri Syansuri, katib KH. Ma’shum Cholil., dengan angota-angota: KH. Ridwan, KH. Dahlan Achjad, KH. Baidlowi, KH. Achmad, KH. Satori, KH. Dimyati, dan Ny. Fatimah.
  3. Tanfidiyah, dengan ketua umum KH. Masjkur, Ketua Muda KH. Wahid Hasyim (digantikan KH. Moch. Dachlan pada April 1953), Sekjen KH. Idham Cholid, Bendahara Moh. Saprin, dan angota-angota yaitu: KH. Saifudin Zuhri, KH. Zainul Arifin, KH. Fahurrahman Kafrawi, KH. Sahal Mansur, KH. Achmad Shidiq, M. Nur AGN, KH. Moh. Iljas, Ny. Machmuda Mawardi, Fatah Jasin, dan KH. Abdul Manaf Murtadho.
  4. Pimpinan Divisi NU terdiri dari beberapa bidang yaitu: Dakwah (KH. Sjaifudin Zuhri), Ma’arif (KH. Moh. Iljas), Mabarrot (KH. Sahal Mansur), Ekonomi (AA. Achsien), Keuangan (Moh. Saprin), Penerbitan (Abdurrahman Martam), dan Pertanian (KH. Fatah Jasin).

Kabinet Ali

KAA

 

 

  1. Pemilu 1955 (Pertama)

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Pemerntah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Beberapa kendala internal dan upaya penjajahan kembali bangsa asing ke Indonesia menyebabkan pemilu baru bisa dilaksanakan tahun 1955.

Payung hukum penyelenggaraan pemilu selesai dibahas pada parlemen kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) dari PNI 1953, yaitu UU no. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Pemilu ini mendapatkan banyak pujian dari beberapa negara asing karena dianggapa sebagai keberhasilan Indonesia dalam menjadi negara. Pemilu diadakan tepat pada 29 September 1955 dan diiputi lebih dari 30-an partai, dengan kesadaran yang tinggi berkopetisi secara sehat.

Hasil dari pemilu 1955 ini menunjukkan 6 besar partai politik yang mendapatkan suara 1 juta keatas, diantaranya PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapatkan 8.434.653 (22, 32 persen dengan 57 kursi), Masyumi mendapatkan suara 7.903.886 (20,92 persen dengan 57 kursi), partai NU mendapatkan suara 6.955.141 (18,41 persen dengan 45 kursi), Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan suara 6.179.914 (16,36 persen dengan 39 kursi), dan partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mendapatkan suara 1.091.160 (2,89 persen dengan 8 kursi).

Sedangkan pemilu kedua adalah untuk memilih anggota Dewan konstituante dilakukan ada 15 Desember 1955. Jumlah anggota kontituante dipilih sebanyak 520 kursi, tetapi di Irian Barat yang dipilih jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514 kursi. Hasil pemilihan anggota Dewan Kontituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

Peserta pemilihan anggota konstituente yang mendapatkan kursi itu antara lain PNI mendapatkan suara 9.070.218 (23,97 persen dengan 119 kursi), Masyumi mendapatkan suara 7.789.619 (20,59 persen dengan 112 kursi), Nahdlatul Ulama mendapatkan suara 6.689.333 (18,47 persen dengan 91 kursi), PKI mendapatkan suara 6.232.512 (16,47 persen dengan 80 kursi) dan PSII mendapatkan suara 1.059.922 (2,80 persen dengan 16 kursi), sedangkan lain-lainnya direbut partai kecil. Keberhasilan Nahdatul Ulama yang menempati urutan ketiga besar dalam pemilihan umum pertama ini mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan Masyumi. Pada awalnya Masyumi sangat tidak percaya bahwa NU akan menjadi Partai pada jajaran 6 besar, bahkan dikalangan NU sendiri tidak percaya akan keberhasilan yang dicapainya. Saat itu NU dijuluki sebagai partai sandal jepit.

Para wakil rakyat hasil pemilu 1955 ini kemudian bersidang dalam kontituente yang berlarut-larut dan kembali membeicarakan dasar-dasar negara. NU bersama blok Muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara, tetapi problem kelompok Islam dibandingkan dengan kelompok nasionalis dan sekuler lain masih kalah. Hasil pemilu 1955 ini berakhir setelah dikeluarkannya dekrit presiden 1959 yang membubarkan konstituente, dan dimulailah zaman demokrasi terpimpin.

Selama mejadi partai pada pemilu pertama ini banyak tokoh-tokoh NU yang menempati jabatan-jabatan penting pemerintahan, diantaranya adalah:

  1. Dalam kabinet Ali Sastroamijoyo I, KH. Zainal Arifin sebagai wakil perdana menteri, KH. Masjkur sebagai Menteri Agama dan Muhammad Hanafiah sebagai menteri Agama.
  2. Dalam  Kabinet burhannudin Harahap, Suryano, SH menjadi Menteri Dalam Negeri dan K.H Ilyas sebagai Menteri Agama.
  3. Dalam Kabinet Ali Sastromijoyo II, K.H Idaman Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri, Sunaryo, SH sebagai Menteri Dalam Negeri, Mr Buranudin sebagai Menteri Perekoemian, K,H. Fattah Yasin sebagaiMnteri Sosial dan K.H. Ilyas sebagai Menteri Agama.
  4. Dalam kabiet karya , DR. K.H. Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri, Prof. Drs. Sunarjo sebagai Menteri Perekonomian yang sekarang digantika oleh Drs Rahmat Mulyomiseno. K.H. M. Ilyas sebagai Menteri Agama dan Sunaryo, SH ebagai Menteri Agraris.
  5. Dala Kabinet Kerja, K.H. A. Wahib ahab sbagai Menteri Agama, kemudin digantikan oleh K.H. Saifuddin Zuhri. K.H Fattah Yasin sebagai Menteri PenghubungAlim Ulama dan H. Mohammad Hasan sebagai Menteri PPP.
  6. Dalam Kabinet Dwikora, DR. K.H Idham Chalid sebagai Menko Kesra, K.H. Saiuddin Zuhri sebagai Menteri Agama, K.H Fattah Yasin sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama, yan kemudian diganti oleh K.H. M. Ilyas. H. Aminuddin Aziz sebagai Menteri Negara.
  7. Dalam Kabinet Ampera, DR. K.H. Idham Chalid sebagai Menko kesra dan K.H. Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama.
  8. Dalam Kabinet Pembangunan I, K.H. M. Dahlan sebagai Menteri Agama dan DR. K.H. Idam Chalid sebagai Menko Kesra.

Selain kiprah di dalam pemerintahan, pada masa setelah pemelihan umum 1955 ini banyak tokoh-tokoh NU yang menduduki posisi pimpinan dalam Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Diantaranya adalah:

  1. Zainal Arifin, menjadi ketua DPR-GR (1962-1963).
  2. Subchan ZE, wakil ketua MPRS (1966-1971)
  3. A. Syaichu, ketua DPR-GR (1966-1971)
  4. KH. Idham Chalid, ketua MPR-DPR RI (1971-1978)

Pada masa demokrasi terpimpin inilah NU menghadapi berbagai tantangan dalam penentuan ideologi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah gagasan Presiden yang mengusulkan ideologi NASAKOM, Nasionalisme, Agama, Komunisme. Dan pada masa pemberontakan PKI tahun 1966 NU berpean aktif dalam melawan PKI yang menginginkan Indonesia sebagai negara Komunis.

 

  1. Pemilu 1971 (Kedua)

Pada pemilu 1971 pemerintahan sudah berubah, yang awalnya dulu berada di bawah rezim orde lama presiden Soekarno kini beralih ke kekuasaan Orde Baru presiden Soeharto.

Setelah terjadi peristiwa GESTAPU, lalu diikuti Gestok (Gerakan 1 Oktober), dan diteruskan pembantaian massal rautusan ribu manusia Indonesia yang dianggap PKI, rezim yang dikonsolidasi oleh militer lewat pimpinan baru jendral Soeharto belum langsung menyelenggarakan Pemilu. Sesuai Mandat MPRS no.XIII/MPRS 1966 dibentuklah apa yang disbeut dengan kabinet Ampera (11 Oktober 1967-6 Juni 1968) yang dipimpin Soeharto, dan NU memperoleh posisi Menkesra (KH. Idham Chalid) dan Menag (KH. Moch. Dahlan). Kabinet ini diganti kabinet pembangunan yang diumumkan pada 6 Juni 1968 dan NU emperoleh posisi sama dengan orang yang menduduki posisi itu sama seperti di atas.

Baru diadakan Pemilu pada 3 Juli 1971. NU pada Pemilu ini masih menjadi partai politik dan meneruskan tradisi sejak tahun 1952 dengan tokoh sentral, KH. Idhal Khalid dan Ro’is Amm KH. Abdul Wahab Hasbullah. Pemilu kaili ini diikuti juga NU beserta partai-partai yang lain, sejumlah 10 partai. Hasilnya, partai NU memperoleh suara 58 kursi, Golkar nomor satu memperoleh 227 kursi; Parmusi 24 Kursi; PNI 20 kursi; Partai Islam Perti 2 kursi; PSII 10 kursi; Partai Katolik 3 kursi; dan partai Kristen Indonesia 7 kursi. Wakil-wakil partai di DPR semuanya bila dijumlah ada 351 kursi, tai kemudian golongan karya ABRI tanpa ikut pemilu sebanyak 75 kursi, dan golongan karya non ABRI 25 kursi.

Pemilu 1971 ini menurut Partai NU diliputi banyak kecurangan. Subhchan ZE, sebagai tokoh NU yang berpengaruh dan ikut menjadi pemimpin KAP Gestapu bersama-sama militer dalam proses pembantaian ’65, berencana menggugat Golkar karena banyak melakukan pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Internasional PBB. Tetapi, sebelum sebelum gugatan itu terlaksanan, Subchan ZE, meninggal dunia pada 21 Januari 1973 di Mekkah. Sementara itu   KH. Abdul Wahab Hasbullah pada muktamar NU ke-25, sudah memberikan isyarat tidak ada gunanya lagi NU menjadi partai Politik, karena dengan menyelenggarakan pemilu seperti tahun 1971, parati selain Golkar tidak akan pernah bisa menang. Namun, Ro’is Amm memberikan nasehat agar NU tidak menarik anggotanya yang duduk di DPR/DPRD. Sistem yang dibangun rezim Soeharto itu sebenarnya  jelas mengarah sistem yang dibangun rezim Soeharto itu sebenarnya jelas mengarah sistem komando dengan Golkar sebagai pemimpinnya.

Fusi dengan PPP

  1. Fusi ke PPP 1973

Pasca-pemilu 1971, Soeharto membentuk kabinet pembangunan II untuk periode  1973-1978 dengan wakil presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tak ada lagi wakil NU di dalam kabinet ini, karena Menag diberikan kepada Mukti Ali dari IAIN Kalijogo. Selebihnya, kabinet ini diisi oleh mantan militer atau militer yang dikaryakan dan para teknokrat.

Pada 1973 ini pemerintah Soeharto mencoba menyederhanakan parati Politik menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). PPP diinginkan untuk menyatukan kelompok nasionalis dan lain-lain; dan Golkar dibiarkan sebagai mesin pemenang rezim dan tidak digabungkan. Penggabungan ini pada awalnya ditentang sebagai kiai-kiai NU, tetapi akhirnya diterima juga yang berujung pada pendirian PPP.

PPP resmi didirikan pada 5 Januari 1973 yang merupakan gabungan dari empat partai keagamaan, yaitu Partai NU (Nahdlatul Ulama), PSII, Perti, dan Parmusi. Penggabungan keempat partai berbasis Islam pada 1973 itu bertujuan untuk memenuhi penyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia yang sudah dipersiapkan rezim jauh sebelum itu.

Sistem politik yang semakin mendesak dan menekan itu, membuat partai NU kritis di Parlemen hasil dari Pemilu 1971. Partai NU menunjukkan sikap kritik dalam menghadapi persoalan penting seperti Rancangan Ketetapan yang dibahas dalam sidang Umum MPR 1973 dan kebijakan floating mass (pengabungan massa) atau dopolitisasi yang dipandang merugikannya, mengingat massa pendukung NU banyak berada di pedesaan. Kasus RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah ke DPR tanggal 3 Juli 1973 (kurang lebih tujuh bulan setelah berdirinya PPP) juga menjadi kasus penting. Kelompok Islam menilai RUU Perkawinan bertentangan dengan ajaran Islam, dan PPP yang sudah berdiri mengadakan reaksi yang keras dan menolak RUU tersebut, didukung oleh demonstrasi para pelajar dan mahasiswa Islam ke gedung DPR RI. Pak Ud dan KH. Bisri Syamsuri tahun 1974 akhirnya memimpin walk out untuk menolak RUU Perkawinan.

Akhirnya, pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, dan RUU itu kemudian disahkan menjadi UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi, sikap NU yang kritis itu menjadikan rezim Soeharto semakin berani menekan tokoh-tokoh NU, terutama dengan cara membuat kisruh formasi dan iklim politik di PPP dan tidak pernah dimasukkan lagi ke kabinet.

 

  1. Pemilu 1977 (Ketiga)

Pemilu 2 mei 1977 adalah pemilu kedua yang diselenggarakan oleh orde baru ala Soeharto dan merupakan masa pertama NU mengikuti Pemilu bersama PPP. Meski pun begitu, setahun sebelum pemilu, tokoh tarekat dari kalangan NU, KH. Musta’in Ramli, masuk Golkar dan membawa sebagian massa tarekat ke Golkar. Satu sisi, fenommmena ini membawa perpecahan ditubuh organisasi tarekat NU; dan di sisi lain membuat Golkar bertambah sumbangannya dari massa NU.

Dalam pemilu ini PPP tampil serius dengan membawa bendera Ka’bah untuk memenangkan Pemilu. Dengan semangat dan kekompakan yang terjalin di antara unsur-unsur Islam yang tergabung di dalam PPP berusaha tampil kritis terhadap pemerintah. Menteri dalam negeri sendiri sebelumnya menolak pengunaan asas Islam an lambang Ka’bah. Oleh karena itu Mendagri yang ditugasi untuk menangani penyederhanaan partai-partai itu terus saja menolak asa PPP, maka ro’is Am KH. Bisri Syamsuri perlu merasa menghadapi presiden Soeharto, tetapi tetap saja hasilnya ditolak. Soeharto tetap pada kebijakannya bahwa satu-satunya asas adalah Pancasila.

Mesku begitu, KH. Bisri Syamsuri tetap tampil sepenuhnya dan menunjukkan bahwa PPP adalah partai Islam. Ketua umum PPP saat itu dijabat oleh MS Mintaredja (1973-1978)   dari unsur Parmusi; tetapi presiden Partai dijabat oleh KH. Idham Khalid. Dalam pembagian jatah kursi terjadi kekecewaan NU karena hanya diberi jatah 22 kursi atau hanya 44%, padahal suaranya pada pemilu 1971 jauh melampaui itu. Kekecewaan ini terjadi dan dirasakan oleh orang-orang NU di daerah dan di pusat