Oktober 25, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

KETUA PARPOL TERSANGKA KORUPTOR, SIAPAKAH YANG SALAH?

Oleh :

Ahmad Nur Falahuddin Ubaidillah, MH.

Aktivis Pemberdayaan Masyarakat, alumnus pascasarjana UNISMA Malang

Beberapa bulan lalu kita dihebohkan oleh pemberitaan yang hampir setiap stasiun televisi, media cetak, media elektronik bahkan media sosial membahasnya. Yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Romahurmuzy (Gus Romy). Dia merupakan salah satu anggota DPR RI dan  Vokal untuk mendukung salah satu pasangan Presiden, hal ini menjadi tamparan keras bagi partai yang notabebe adalah salah satu partai Islam dan partai yang sejak Zaman reformasi berdiri hingga saat ini.

Kasus yang sebenarnya biasa terjadi di Indonesia, karena dalam birokrasi saat ini sering terjadi jual beli jabatan, tetapi berbeda jika yang melakukan hal tersebut adalah seorang ketua partai koalisi yang getol dalam memberantas korupsi, ditambah lagi pada momen kontestasi politik pada saat ini. Jual beli jabatan yang diungkap KPK bukan merupakan berita baru di Masyarakat, sebenarnya banyak yang tahu model kasus seperti ini yang terjadi disegala tingkatan birokrasi. Kebobrokan birokrasi yang penuh dengan KKN sudah terjadi sejak jaman Orde Baru (Orba) dan sampai saat ini masih merajalela, ini bisa dikaitkan dengan banyaknya korupsi oleh para pejabat negara.

Dalam artikelnya Anti Corruption Clearing House (AACH) mengungkap, upaya memerangi Korupsi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1957. “Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan disetiap periode pemerihan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya peraturan penguasa militer nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut”. tetapi sampai saat ini korupsi masih menjadi kasus yang sering terjadi di negeri ini.

Koruspi yang Membudaya

Sebenarnya kasus seperti ini sering terjadi karena mekanisme dalam melakukan pemilihan pimpinan dalam sebuah instansi tidak dilakukan dengan transparan, bahkan dalam sebuah kesempatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (BTP) pernah memberikan stetment bahwa, jika lelang jabatan tidak dilakukan dengan baik maka kasus suap jabatan akan selalu terjadi manapun, hal ini memang menjadi sesuatu yang membuat suatu lembaga tidak produktif karena dipimpim oleh orang yang tidak layak untuk memimpin. Tetapi langkah yang dilakukan BTP ini hanya bertahan beberapa tahun saja karena terjerat kasus Penistaan Agama yang terjadi saat BTP kunjungan ke kepulauan seribu.

Banyak celah yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang mencari jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Penataan keMenterian saat ini yang banyak menggunakan kader partai memunculkan beberapa masalah, salah satunya yang terjadi pada partai persatuan pembangunan ini, dibawah KeMenterian Agama yang mana Menteri agama merupakan kader partai mempunyai wewenang dalam menempatkan dan mengangkat pejabat-pejabat dibawahnya, hal ini tentu menimbulkan celah yang lebar jika partai ikut campur dalam mengendalikan penataan birokrasi, padahal sebenarnya bukan ranah partai politik untuk mengatur penempatan pegawai negeri di bawah KeMenterian Agama.

Kembali pada kasus yang menjerat Romy yang menjadi buah bibir sampai sekarang, bahkan banyak menyeret beberapa pihak termasuk Menteri agama dan Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik Khofifah Indar Parawansa. Tentu ini tidak terlepas dari peran Romy sebagai pimpinan partai, karena kedua tokoh tersebut merupakan kader dan calon yang diusung oleh partai belambang ka’bah ini. Bahkan penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang kerja Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin KPK menemukan dan menyita uang Rp. 180 juta dan USD 30 ribu, uang yang diduga terkait kasus tersebut, tetapi KPK masih mendalami kasus tersebut (Detik.com, Kamis 21 Maret 2019).

Ketika melihat kasus yang menjerat para pimpinan partai politik, tentu kita bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas ketua partai menurut undang-undang dan bagaimana sebenarnya Peraturan organisasi partai tersebut, apakah aturan organisasi melenceng dari Undang-undang. Dan apa bisa disimpulkan ketika ketua umum partai politik melakukan korupsi dan hal tersebut menjadi representasi partai tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu membingungkan bagi masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam mengenai aturan-aturan terkait partai politik.

Ketika Partai Berdampak

Dalam undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarkat, bangsa dan negara, serta membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UU ini menyebutkan bahwa Partai Politik merupakan salah satu kepanjangan tangan warga negara dalam menyuarakan aspirasinya dalam rangka meraih cita-cita bangsa dan meraih kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita yang mulia yang diamantkan UU kepada Partai Politik.

Jika kita mengamati bagaimana sumber keuangan partai, mengingat partai politik sendiri mempunyai banyak struktural dalam organisasi, mulai dari pimpinan pusat, wilayah, daerah dan tingkat desa, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ketika ada kontestasi politik seperti tahun ini. Padahal dalam UU Parpol menyebutkan sumber keuangan partai disebutkan pada pasal 34 ayat 1 yaitu, iuaran pribadi, sumbangan sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal tersebut juga dijelaskan kembali secara rinci dalam pasal 35 ayat 1 dan dibatasi, bahwa untuk perorangan jumlahnya diatur dalam AD dan ART, untuk perorangan dalam partai paling banyak Rp. 1.000.000.000 per orang dalam waktu 1 tahun anggaran, sedangkan sumbangan perusahaan dan badan  usaha paling banyak senilia Rp.  4.000.000.000 dalam waktu 1 tahun anggaran. “Walaupun pemerintah menerbitkan PP tentang kenaikan dana Parpol menjadi 10 kali lipat suara pada pemilu, yaitu PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik.

Sebelum kenaikan tersebut, total dana yang dikeluarkan pemerintah adalah Rp 13,5 Miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta pemilu 2014, tetapi dengan kenaikan itu, ada peningkatan sebesar Rp 111 Miliar untuk dan bantuan partai politik setiap tahun” (Detik.com Kamis 11 Januari 2018).

Dari jumlah diatas tentu belum cukup bagi partai politik, sedang operasional partai politik perbulan bisa mencapai 100 Milyar rupiah, pernyataan dari beberapa narasumber di stasiun televisi, bahkan nilai tersebut bisa lebih besar lagi.

Mencari biaya operasional partai pun sangat sulit, karena partai politik jarang membeberkan jumlah dana mereka kepada publik, transparansi yang selama ini kita dambakan masih belum kita temukan, partai politik seharusnya jujur mengenai anggaran yang mereka keluarkan minimal 6 bulan sekali. Kenapa harus ditutup-tutupi jumlah anggran real yang mereka keluarkan setiap bulan.

Beban Partai terhadap Relawan

Sebenarnya hal ini sangat wajar terjadi, karena jika partai politik mau jujur terkait operasional yang fantastis tersebut maka akan terjadi kecurigaan dari masyarakat, dari mana uang tersebut berasal, apakah mungkin nilai besar tersebut didapat sesuai dengan ketetapan UU Partai Politik, jika melihat dari jumlah yang diamanatkan UU tentu tidak cukup digunakan untuk membiayai Parpol, apalagi partai yang mempunyai basis besar dan harus merawat relawan yang ada di daerah masing-masing. Anggota dewan yang diberi amanat oleh rakyat melalui partai pun juga akan kualahan jika harus memenuhi iuran setiap bulan dengan nilai yang tinggi, karena anggota dewan yang terpilih juga berfikir untuk mengembalikan dana kampanye sebelum mereka terpilih.

Begitu pula dengan kader terbaik yang diutus untuk menjadi Menteri (Petugas Partai), tentu dia tidak akan terlepas dari partainya, karena dari partai, Menteri tersebut bisa menjabat jabatan yang tinggi (walaupun Menteri hak prerogratif presiden) tetapi partai juga punya wewenang untuk mengajukan kader terbaiknya, sebagai imbalan untuk partai koalisi yang memenangkan presiden. Dari sini kita bisa melihat peran partai, partai bisa sangat dominan dalam mengontrol kinerja pegawai dibawah wewenang Menteri terkait, padahal seharusnya partai tidak boleh mengintervensi menterinya ketika menjabat.

Beberapa Partai yang Tertangkap KPK   

Sebenarnya kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh ketua Parpol bukan hanya sekali ini saja, tentu kita masih ingat ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menerima suap 1,3 Milyar dan 40 Milyar yang dijanjikan Direktur PT Indoguna Utama Mana Elisabeth Liman dalam kasus korupsi impor daging sapi, dalam kasus ini Lutfi dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan terhitung sejak 2013. Selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terseret kasus gratifikasi dalam proyek hambalang, anas menerima Toyota Harrier dari rekanan proyek hambalang, Anas divonis oleh Mahkamah Agung (MA) 14 tahun penjara dan denda RP 5 Miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan , dan anas harus membayar uang pengganti Rp 57,59 Miliar kepada negara.

Suryadharma Ali (SDA) ketua umum partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan saat itu menjabat sebagai Menteri agama RI dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 22 mei 2014, SDA divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah menolak banding yang diajukan. Siapa yang tidak kenal setya novanto dalam kasus papa minta saham, setnov diduga memperkaya diri sebesar 7,3 juta dari proyek bernilai triliunan tersebut, setelah mengalami banyak drama akhir pengadilan tipikor jakarta memvonis setnov dengan 15 tahun penjara (Liputan6.com 15 Maret 2019).

Demokrasi yang belum cukup dewasa membuat banyak anggaran yang dikeluarkan tidak terkontrol, proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh perusahaan besar tidak terlepas dari loby kepada salah satu oknum penguasa, seolah olah pemangku kebijakan saat ini bisa dibeli, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk membiayai partai yang dinaungi, biaya demokrasi yang sangat tinggi membuat partai berkuasa mempunyai celah dalam mengambil keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh dari fee proyek yang digarap oleh perusahaan yang sebelumnya sudah kesepakatan oleh salah satu oknum partai atau yang lainnya, ini merupakan celah korupsi yang sangat lebar.

Penutup; Titik kelemahan Hukum Indonesia

Peraturan yang telah dibuat sebenarnya sudah mengatur dengan baik, perlu adanya lembaga pengawasan yang lebih profesional dan independen dalam mengawasi proyel-proyek besar, walaupun aturan sudah diterapkan untuk mengantisipasi korupsi, tetapi sistem pengawasan yang kurang baik mengakibatkan bocornya anggaran. tetapi tetap saja ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Solusinya…

Perlu adanya aturan yang lebih kongkrit dalam penataan keuangan pada Parpol, walaupun tidak semua pengurus Parpol melakukan tindakan yang negatif, tetapi jika hal itu dilakukan oleh salah satu kader bahkan jika dilakukan oleh ketua umum partai, tentu saja ini akan berdampak buruk kepada partai tersebut, dan data dari KPK dan ICW menyebutkan bahwa Partai Politik menempati urutan pertama soal urusan korupsi dari pada lembaga atau kepala daerah lainnya, padahal Partai Politik dibentuk untuk meraih cita-cita bangsa untuk membela masyarakat dan sebagai alat penyambung aspirasi dan mengemukakan pandangan politik warga negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.