Oktober 31, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

DISPENSASI PERNIKAHAN DAN NIKAH SIRRI, BUKAN SOLUSI!

Oleh :

Jamilatul Lailia

Aktivis Perempuan Muda alumnus Pascasarjana UINSA Surabaya, aktif di PC. IPPNU Kabupaten Tuban

Disahkannya revisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019, telah menyepakati usia minimum perkawinan bagi perempuan adalah  19 tahun. Hal ini tentu mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat dan menjadi angin segar bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka yang digolongkan perkawinan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia anak-anak. Menurut UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sehingga perempuan yang berusia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Berdasarkan laporan UNICEF, pada tahun 2018 Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan tertinggi ketujuh di dunia, yaitu 457,6 ribu perempuan yang saat berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia lima belas tahun.[1] Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 14,18%.

Problematika Pernikahan Dini

Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan dini di Indonesia, selain faktor budaya, tradisi, kemiskinan, pergaulan, faktor perkembangan teknologi juga mempunyai sumbangsih terhadap meningkatnya angka perkawinan dini.

Hasil pola pikir yang kurang rasional di masyarakat ketika menganggap nikah dini sebagai jalan keluar dari persolan hidup dan jalan keluar pergaulan bebas, tetapi kenyataannnya justru sebaliknya. Di kalangan masyarakat tertentu, anak yang berusia 15 tahun sudah mulai banyak yang dinikahkan. Sehingga perempuan yang baru lulus SMA yang tak kunjung menikah, sudah mendapatkan label dari masyarakat sebagai perawan tua. Rata-rata perkawinan dini juga banyak dilakukan oleh keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah, serta kebanyakan terjadi di desa-desa.

Orang tua yang menurut riwayatnya ketika masih dalam usia anak mereka sudah dikawinkan, tentu lama-kelamaan mereka tidak membaca dan menulis, sehingga dengan cepat dia menjadi buta huruf dan orang-orang yang buta huruf ini tidak punya daya untuk mendorong anak-anaknya dalam berpendidikan. Dan hal tersebut juga cenderung akan terjadi kepada anak mereka, ketika anak mereka sudah tidak lagi mengenyam bangku pendidikan, walaupun umurnya masih tergolong dalam usia anak-anak sudah dikawinkan.

Pergaulan anak zaman sekarang juga rentan terhadap resiko perkawinan dini, misalnya saja—pergaulan bebas yang sedang marak saat ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua untuk segera mengawinkan anaknya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Selain itu, trend pertanyaan “Kapan Nikah?” yang tidak hanya ditanyakan ketika bertatap muka dengan seseorang, tetapi juga sering muncul dalam obrolan di media sosial, meme-meme dan quotes yang banyak beredar dalam tampilan handphone anak-anak saat ini juga memberikan stimulus bahwa menikah adalah solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga menjadikan mereka melakukan perkawinan dini.

Dispensasi Perkawinan, Respon terhadap Pernikahan Dini

Salah satu syarat perkawinan adalah umur kedua mempelai. Batasan umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Apabila kedua mempelai belum mencukupi batasan umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dispensasi perkawinan ini akan membawa akibat hukum bagi para pihak dan implikasi terhadap eksistensi rumah tangga mempelai, mengingat perkawinan dilakukan oleh mempelai yang belum masak secara fisik maupun psikis. Dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam dispensasi perkawinan pun bermacam-macam, antara lain: (1) kekhawatiran orang tua karena pergaulan anak, (2) alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, (3) ketakutan anak jika nanti tidak menikah tidak akan mengurangi beban orang tua, (4) hamil di luar nikah, (5) kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan (6) agama.

Kawin Sirri

Kawin siri merupakan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas.

Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain :

  1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan, sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari.

  1. Sikap apatis masyarakat terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan.
  2. Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas

Azas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multitafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu.

  1. Poligami yang dipersulit

Ketatnya izin poligami karena perkawinan di Indonesia menganut azas monogami (UU No.1/1974), akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam), namun dengan persyaratan yang sangat ketat, sehingga dengan sulit untuk dipenuhinya syarat-syarat poligami oleh seorang suami melakukan kawin sirri.

“Sah-nya” Pernikahan dan Hubungan Pernikahan

Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, kawin sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dampak Diberlakukannya Pendewasaan Usia Perkawinan

Setelah disahkannya revisi UU Perkawinan tentang batas minimal usia perempuan menikah 19 tahun, terdapat beberapa kemungkinan dampak yang akan terjadi di masyarakat:

  1. Meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan

Dispensasi perkawinan masih menjadi populer di masyarakat sebagai upaya melegalkan status perkawinan anak. Dengan berbagai alasan sebagai dalil pembuktian kepada hakim agar memutuskan untuk mengijinkan terjadinya perkawinan anak. Untuk mencegah hal ini, perlu adanya aturan yang ketat agar Hakim tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

  1. Meningkatnya angka perkawinan sirri

Dengan adanya pendewasaan usia perkawinan, mengakibatkan anak-anak atau renaja mencari celah untuk meresmikan hubungannya. Salah satu caranya adalah melalui kawin sirri. Dalam anggapan mereka, melalui kawin sirri suatu hubungan akan sah menurut agama. Hal ini dirasa sudah cukup sebagai pengakuan atas legalitas hubungan yang terjalin di antara mereka.

Akan tetapi, bagaimanapun bentuk sisi positif dari perkawinan anak mempunyai resiko yang besar baik terhadap perempuan atau laki-laki itu sendiri. Secara psikologis, anak belum bisa berperan sebagai istri, ibu, dan partner seks sehingga dapat berpengaruh terhadap kejiwaan serta berujung pada perceraian. Semakin muda usia menikah semakin besar peluang untuk mempunyai banyak anak sehingga selain berdampak pada peledakan penduduk juga jumlah tanggungan dalam keluarga semakin tinggi.

Dampak perkawinan usia muda terhadap kesehatan antara lain peningkatan resiko komplikasi medis karena rahim belum siap untuk dibuahi, resiko kematian ibu dua kali lipat lebih besar, serta penyakit obstetric fistula (terbentuknya celah antara rektum dan vagina).

Penutup

Perlu adanya upaya pencegahan supaya perkawinan anak tidak terjadi, salah satu langkah kongkrit Pemerintah dengan adanya revisi UU Perkawinan dengan batasan usia nikah perempuan 19 tahun dirasa cukup untuk meminimalisir angka perkawinan anak. Akan tetapi upaya lain yang tak kalah penting harus dilakukan antara lain dengan disukseskannya program wajib belajar 12 tahun secara menyeluruh kepada masyarakat, melakukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi terkait bahaya menikah usia dini melalui penyuluhan atau lewat  media cetak maupun elektronik, memperketat terpenuhinya seluruh syarat perkawinan dini, serta tidak memanipulasi umur calon pengantin. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menekan laju angka perkawinan anak.

[1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2018, (Jakarta: KPPPA), 41.