Oktober 25, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

DINAMIKA POLITIK PKB DAN NU DI TUBAN

Oleh :

MUHAMMAD ANAS MAHFUDHI

Alumnus UIN Sunan Gunung DJati dan Pendiri Pesantren Pergerakan Indonesia

  • Latar Belakang Masalah

Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang kelahirannya dibidani oleh warga Nahdlatul Ulama (NU),[1] atas dorongan warga NU dan Gus Dur menjadi kepala bidannya.[2] Bagi orang NU partai hanyalah sarana meningkatkan pelayanan  kepada rakyat, terutama kepada rakyat kecil. Sehingga dalam hal ini PKB telah menjadi partai modern yang netral, efisien, kompeten untuk mengejar kepentingan publik. Artinya, PKB dalam berpolitik selalu mengesampingkan kepentingan kelompok dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan kepentingan publik.[3]

Cukup menarik, ketika mengikuti kiprah PKB dalam percaturan politik nasional. Beragam manuver sering dilakukan PKB demi mendominasi, mengintervensi kebijakan dan mencapai rancangan perjuangan politik dalam jangka panjang. Sebagai jawaban atas bukti historis ini, dalam merancang dan memperjuangkan agenda politik (kerakyatan) PKB menginginkan lahirnya kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih. Schroder[4] menganalogikan proses politik yang demikian seperti konsep ekonomi dengan mekanisme suplay and demand. Dalam hal ini, PKB patut memperhitungkan kekuatan dari semua unsur baik yang berada di internal mau pun di eksternal partai sebagai bentuk kehati-hatian dan keseruisan terhadap pencapaian cita-cita bersama.

Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia memiliki dua ciri yang unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan kelas atas dan lapisan kelas bawah yang tajam.[5] Masyarakat multikultural merupakan fenomena masyarakat modern. Interaksi antar suku bangsa, ras dan etnis semakin menguat seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi. Akan tetapi, peradaban agama-agama sudah sejak lama memperaktikkan kemajemukan ini.[6] Dalam konteks demokrasi, kenyataan kemajemukan menjadi persoalan yang cukup serius. Sebab demokrasi pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi realitas perbedaan.[7] Seorang ahli sosiologi menggunakan faktor-faktor ini untuk mengembangkan sintesa-sintesa abstrak yang memungkinkannya memberikan definisi terhadap jenis-jenis masyarakat yang berbeda.[8] Dengan demikian, signifikansi perbedaan pandangan politik masyarakat Indonesia begitu mencolok. Secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, secara tertulis atau tidak tertulis, antara pandangan politik dan struktur masyarakat memiliki hubungan dialektis yang tidak bisa dilupakan.

Menurut para teoretisi elit,[9] kelompok minoritas merupakan satu dari beragamnya sumber kekuatan politk yang perlu dianggap keberadaanya. Dalam praktiknya, teori elit menolak tentang kedaulatan dan kebebasan rakyat. Teori elit berfokus pada perubahan yang berasal dari atas, melalui aktivitas elit yang berkuasa (penguasa, pemerintah, manajer, administrator dan lain-lain).[10] Kaum elit memiliki keinginginan, khususnya, memiliki sarana moral, intelektual dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka meski pun dengan memanipulasi komunikasi serta praktik demokratis. Pareto membedakan dua jenis teori elit: mereka yang unggul dalam hal kecerdikan dan kelicikan politik (yang dia sebut ‘para rubah’) dan mereka yang memiliki keberanian dan kepemimpinan militer tinggi (‘para singa’).[11] Bagi Dwaine Marvick, meski pun elit sering dipandang sebagai kelompok yang terpadu, anggota-anggota elit dengan elit lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan kerap terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elit.[12] Oleh karena itu, pengejawantahan makna memperluas gerakan demi memperoleh kelompok pemilih baru dengan memanfaatkan perebutan kekuasaan dari kaum elit adalah kerja-kerja politik yang harus diselesaikan.

Anti-statisme adalah ciri paling jelas dari gerakan sosial. Oleh karenanya, gerakan sosial menjadi bahasan khusus dalam analisis mengenai hubungan antara aktor-aktor politik dan perubahan sosial. Bangunan relasi ini seringkali bertransformasi melalui aksi-aksi gerakan sosial dalam usaha menjalankan dan mencegah perubahan sosial.[13] Para pakar ilmu sosial banyak yang menyimak peran khas dari gerakan sosial ini. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara untuk menata ulang masyarakat modern; sebagai pencipta perbahan sosial; sebagai aktor historis; sebagai agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis.[14] Contohnya, Lenin dalam bukunya berbuat apa? Menegaskan bahwa gerakan sosial kaum buruh bukan hanya sebatas perjuangan ekonomis melainkan perjuangan menuju semangat revolusioner-sosialis kaum buruh.[15] Lebih lanjut, terkait ini,  kepala polisi politik Rusia menyuarakan kekhawatirannya;

“Dalam tiga atau empat tahun belakang, pemuda Rusia yang santai telah diubah jadi sejenis intelektual semi melek huruf yang menganggap bahwa sudah tugasnya untuk menolak agama dan keluarga, untuk mengabaikan hukum dan untuk membantah serta mengolok-olok pejabat dan pihak yang berwenang. Untungnya, pemuda-pemuda demikian belum banyak di pabrik namun segelintir yang tidak signifikan ini meneror mayoritas buruh yang diam dan akhirnya mengikutinya.”[16]

Selain itu gerakan sosial tidak jarang berhasil memodifikasi cara penyampaian dari beragam kepentingan dan aspirasi rakyat. Seperti halnya di India, Mesir, Indonesia dan berbagai negara lainnya terdapat gerakan  sosial yang dilandaskan pada lelucon semacam manifesto politik. Sebagai wahana ekspresi politis, lelucon sebenarnya memiliki kegunaan tersendiri. Minimal ia akan menyatukan Bahasa rakyat banyak dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dikeluhkan dan diresahkan.[17] Sejauh ini penulis tidak bisa mengukur sejauh mana keberadaan gerakan sosial memainkan perannya dalam percaturan politik lokal maupun global.

Dalam konteks geopolitik lokal maupun global yang perlu dicermati adalah penguatan, perluasan dan perebutan kekuasaan di sektor politik agraria. Artinya, realitas material tentang gelanggang perjuangan perebutan kekuasaan, politik agraria menempati sektor yang strategis. Sebagai contoh, dalam ritual politik 2014, kedua pasang kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mengemukakan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik.[18] Dengan mengeluarkan pernyataan yang senada keduanya mengharapkan masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap proyek perjuangan politik dari kedua kandidat tersebut. Dalam sejarahnya, politik agraria adalah kajian serta kehidupan nyata masyarakat tentang ekologi politik yang sungguh menarik. Hingga kini masih terdapat ratusan konflik agraria yang meledak-ledak. Hendro Sangkoyo[19] mengaitkan empat komponen (yaitu konflik agraria tentang: tata-kuasa, tata-guna, tata-produksi dan konsumsi) dengan krisis keselamatan/kesejahteraan rakyat, krisis layanan alam, dan krisis produktivitas serta menantang bagaimana usaha gerakan sosial yang mempromosikan reforma agraria dapat mengurus ketiga krisis itu. Menurut Michael Watts terdapat tiga perangkat analitis ekologi politik. Pertama, bahwa kemiskinan, kerusakan alam, dan ketertindasan sesungguhnya adalah tampil saling menguatkan satu sama lain. Kedua, gejala pengurasan, penghilangan hingga perusakan mutu alam yang mengancam umat manusia. Ketiga, keterbatasan, bias, kepentingan maupun ideologi yang diidap oleh berbagai pihak, baik yang menjadi sutradara, produser, aktor utama, pemain figuran maupun penonton yang menjadi korban atau penikmat, mau tidak mau menyadarkan kita bahwa terdapat ragam persepsi, definisi, analisis, kesimpulan hingga rekomendasi mengenai data seputar perubahan agraria itu.[20] Dari perkembangan sejarah politik agraria, yang paling bahaya adalah penjajahan dengan mengeksploitasi sumber daya menggunakan serta tampil dengan wajah baru yang lebih menarik. Misalnya, kedudukan pemerintah diganti oleh usahawan perkebunan, kerja paksa diganti dengan kerja upah, wajib serah tanah diganti dengan sewa tanah.[21] Politik agraria yang selama ini berlaku cenderung dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama maupun elit baru yang berhasil merapat atau memperoleh sokongan dan membentuk oligarki politik agraria baru. Karakteristik politik agraria yang memiliki sifat menindas serta membawa kepentingan golongan tentunya bukanlah ruh dari strategi politik PKB sebagai partai dengan keberpihakan penuh kepada orang tidak berpunya. Transformasi kebudayaan di wilayah politik agraria perlu dilakukan, sebagai wujud anti-tesa dari keumuman budaya politik yang menafikkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, reformasi politik menuju reforma agraria sejati menjadi tawaran politik yang begitu menggiurkan. Bagi penulis, dengan narasi singkat di atas, dipandang perlu mengikuti dan meneliti sejauh mana, sejernih apa pembacaan PKB terhadap realitas dalam menentukan titik pijak dari hegemoni politik menjelang pilpres 2019 mendatang.

[1]Adalah “pemegang saham” bagi lahirnya republik ini. NU merupakan ormas Islam terbesar di dunia Islam, yang lahir jauh sebelum republik ini berdiri. Lihat Sobary, Mohamad. NU dan Keindonesiaan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 13

[2] Mustofa Bisri. A, Gus Dur Garis Miring PKB, Surabaya: Mata Air Publishing Surabaya, 2008, hlm. 37.

[3] Munir Mulkhan. Abdul, Perjalanan Politik Gus Dur, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 119.

[4]Mufti. Muslim, Teori-Teori Politik, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 242.

[5] Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 34.

[6] Nasrullah Jamaludin. Adon, Agama dan Konflik Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 91.

[7] Nasrullah Jamaludin. Adon, Agama dan Konflik Sosial, hlm. 92.

[8]Duverger. Maurice, Sosiologi Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 137.

[9]Faulks. Keith, Sosiologi Politik Pengantar Kritis, Bandung:Nusa Media, 2012, hlm. 64.

[10]Sztompka. Piort, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta:Prenadamedia Group, 2004, hlm. 324.

[11]Faulks. Keith, Sosiologi Politik Pengantar Kritis, hlm 66.

[12]Mufti. Muslim, Teori-Teori Politik, hlm 75.

[13]Faulks. Keith, Sosiologi Politik Pengantar Kritis, hlm. 138.

[14]Sztompka.Piort, Sosiologi Perubahan Sosial, hlm. 323.

[15]Magnis-Suseno. Franz, Dalam Bayang-Banyang Lenin Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm.  11.

[16] Negoro. Dipo, Revolusi Kaum Buruh di Abad Kedua Puluh, Yogyakarta: Bintang Nusantara, 2014, hlm. 20.

[17] Wahid. Abdurrahman, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta:LKiS, 2011, hlm. 209

[18] Berstein.Henry dan Bachriadi. Dianto, Tantangan Kedaulatan Pangan, Bandung: ARC Book, 2014, hlm. 1.

[19] Fauzi Rahman. Noer, Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2014, hlm. 10

[20] Fauzi Rahman. Noer, Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, hlm.16

[21]Kartodirdjo.Sartono dan Suryo. Djoko, Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta:Aditya Media, 1991, hlm. 84.