Oktober 20, 2020

KOMUNITAS KITASAMA

Menebar Pengetahuan Membuka Wawasan

ASET NAHDLATUL ULAMA KISRUH, DULU DI WIDANG DAN TAMBAKBOYO, KINI (2019, KARANGAGUNG) PALANG

Oleh :

MOH. SYIHABUDDIN

 

Aset-aset Nahdlatul Ulama di seluruh kabupaten Tuban sebenarnya sangat banyak. Mulai dalam bentuk lembaga pendidikan, tanah, masjid dan bahkan dalam bentuk sebuah bangunan rumah. Ia tersebar di beberapa kecamatan, walaupun tidak secara keseluruhan.

Hak kepemilikan sudah menjadi milik Nahdlatul Ulama. Bukti dari Kepemilikan tersebut secara sah dengan adanya sertifikat atas nama Nahdlatul Ulama atau kepengurusan di bawahnya. Sertifikat tanah, yang otomatis memiliki bangunan, dan susunan kepengurusan yang sah menjadi bukti nyata bahwa Nahdlatul Ulama berhak secara penuh memilikinya aset-aset tersebut.

Namun karena ulah beberapa oknum tertentu yang tidak amanah dalam menjaga marwah jam’iyah Nahdlatul Ulama maka aset-aset tersebut sering kali menjadi lahan sengeketa yang menjadikan Nahdlatul Ulama kurang produktif dan cenderung memalukan jika dilihat dari konteks umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Beberapa oknum tersebut merasa mempunyai hak untuk memiliki aset-aset Nahdlatul Ulama yang telah diamanahkan kepadanya dengan cara mengubah kepemilikan dan hak pengelolaan. Atau lebih jelasnya “menyerobot” pengelolaan menjadi milik pribadi.

Kasus-kasus ini sudah jamak terjadi di Tuban dan seolah menjadi pekerjaan berat-susah-lelah bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama di kabupaten Tuban. Hingga kini ada tiga kasus kisruh aset-aset Nahdlatul Ulama di kabupaten Tuban.

Pertama, di Tambakboyo. Ini berawal pada kasus aset Nahdlatul Ulama di Tambakboyo yang berakhir pada pengembalian kepemilikannya pada Nahdlatul Ulama. kisruh ini melibatkan pengurus PCNU Tuban dan MWC NU Tambakboyo vis a vis oknum yayasan.

Kedua, dilanjutkan dengan kasus pada aset Nahdlatul Ulama di widang yang juga berakhir pada kemenangan Nahdlatul Ulama. Beberapa oknum yang berambisi ingin menguasai aset-aset Nahdlatul Ulama akhirnya harus kalah dalam sebuah persidangan yang menetapkan aset-aset kembali kepada Nahdlatul Ulama. konflik ini melibatkan PCNU-MWC NU menghadapai Yayasan Salafiyah (oknum bukan NU).

Dan ketiga, kini (2019) di Palang. Tepatnya di di desa Karangagung kecamatan Palang. Yang hingga kini PCNU dan MWC NU Palang belum ada tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Dari kisah-kisah sebelumnya nampaknya perseteruan ini akan berbuntut panjang. NU vis a vis Oknum lain “Perebut aset-aset Nahdlatul Ulama”, yang tidak lain bukan orang NU, bukan pejuang NU dan bukan tokoh NU.

Kisruh Bermula

Adalah Yayasan Masjid Al-Asyhar yang oleh Haji Rildwan (Kaji Kaswan) pada tahun 2015 telah secara penuh diwakaf kepada MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) kecamatan Palang, yang pada waktu itu masih dipegang oleh Drs. Taufiqurrahman Sulchan. Langkah ini ditempuh oleh Kaji Kaswan, selaku pengurus utama, donatur utama dan ketua pembangunan aset-aset milik Yayasan Masjid Al-Asyhar, agar kelak di masa depan tidak ada seorang individu atau oknum tertentu menguasai aset-aset Nahdlatul Ulama atas nama pribadi.

Penyerahan aset-aset Yayasan Masjid Al-Asyhar ini merupakan langkah masa depan bagi keberlangsungan dakwah Nahdlatul Ulama secara khusus di kecamatan Palang dan secara umum bagi Islam Nusantara di Indonesia. Bagi kaji Kaswan proses penyerahan kepada Nahdlatul Ulama ini akan menjadi harapan yang baik bagi masa depan aset-aset Nahdlatul Ulama, dimana tidak ada lagi oknum tertentu yang mengakui itu menjadi bagian dari milik perseorangan atau lembaga tertentu yang tidak atas nama NU.

Secara pengelolaan MWC NU Palang, waktu itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada Kaji Kaswan dan juga pengurus lainnya, yang terdiri atas para pendiri yayasan, sesepuh yayasan dan beberapa pengurus senior Nahdlatul Ulama kecamatan Palang yang tinggal di Karangagung. Misalnya, Haji Ridlwan (manta bendahara MWC NU), Haji Idris (pendiri yayasan Masjid Al-Asyhar), KH. Zainul Munzi (Ro’is Suriyah PRNU dan mantan pengurus MWC NU Palang), KH. Hasyim Ro’is (mantan Ro’is Syuriyah MWC NU Palang), Haji Slamet (bendahara yayasan) dan masih banyak lagi.

Para sesepuh ini tidak lain merupakan tokoh-tokoh awal yang telah lama mengabdi dan membesarkan lembaga di Yayasan Masjid Al-Asyhar Karangagung dan menjadi tokoh-tokoh yang berjuang mencari bantuan, menyumbangkan uangnya, dan menyerahkan harta bendanya untuk kebesaran Nahdlatul Ulama, tanpa berharap imbalan apapun dari pihak lain.

Niat baik dan upaya ikhlas para sesepuh inilah yang mampu membesarkan Yayasan Masjid Al-Asyhar hingga mempunyai Masjid Al-Asyhar yang megah, dua TK Muslimat NU, MI Salafiyah, MI Al-Asyhar, MTs Al-Asyhar, SMK NU Palang dan juga TPQ Al-Asyhar. Ini juga disertai dengan pengelolaan beberapa musholla-musholla NU di seluruh desa Karangagung yang menjadi tanggungjawab Masjid Al-Asyhar.

Berawal dari permintaan para pengurus sepuh, Kaji Kaswan (wakil ketua yayasan) untuk melaporkan keuangan bagi masing-masing lembaga pendidikan kepada pengurus yayasan (yang diserahi MWC NU Palang untuk mengelolah) pada sebuah rapat. Anehnya permintaan laporan ini tidak diindahkan oleh para kepala lembaga pendidikan, terutama MTS Al-Asyhar dan SMK NU Palang.

Permintaan Kaji Kaswan sederhana, hanya meminta laporan saja, tidak yang lain (cukup laporan, biar tertib). Tidak meminta uangnya lembaga. Justru keuangan yayasan selalu diberikan kepada lembaga jika dibutuhkan, utamanya pada pembangunan sarana fisik lembaga.

Kaji Kaswan meminta laporan itu hanya berharap bahwa lembaga yang dikelolah oleh Nahdlatul Ulama bisa dikendalikan secara baik dan transparan. Tidak ada saling simpan dan yang dirahasiakan. Semua keuangan, menajeman, dan segala aktivitas bisa dikendalikan secara rapi dan profesional.

Namun langkah Kaji Kaswan itu mendapatkan pertentangan dari beberapa oknum Guru yang tidak ingin posisinya diusik. Para pengurus yayasan pun kebingungan dan tidak habis pikir. Kenapa hal itu bisa terjadi, pasti ada sesuatu yang dirahasiakan yang tidak bisa dibuka secara transparan.

Berseteruan dimulai …

Sebelum terlambat dan urusan menjadi panjang maka pengurus sepuh dan para pendiri yayasan pun membentuk BPPPMNU (Badan Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama) Masjid Al-Asyhar. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya untuk mengelolah dan menata manajemen lembaga pendidikan agar bisa dikelolah dengan baik dan bisa dikendalikan secara profesional.

Langkah pembentukan BPPPMNU Masjid Al-Asyhar ini langsung direspon secara radikal dan ekstrem oleh beberapa oknum Guru dengan membentuk yayasan baru, Yayasan Al-Asyhar Karangagung dengan mengangkat oknum dari luar untuk menjadi ketuanya (bukan pengurus NU, bukan kader NU). Tanpa melibatkan satu pun tokoh NU Karangagung dan pengurus lama yayasan Masjid Al-Asyhar.  

Melihat kondisi tersebut beberapa pengurus yayasan Masjid Al-Asyhar langsung berkonsultasi ke MWC NU Palang selaku wakifnya, dan juga ke PCNU kabupaten Tuban selaku kepengurusan yang paling tinggi di Kabupaten. Para sesepuh, Kaji Kaswan, Kaji Idris, Kiai Hasyim dan Kiai Zainul Munzi berharap konsultasinya mendapatkan respon yang positif dan ada langkah konkret yang dilakukan oleh pengurus NU. Namun ternyata hasilnya nihil, tidak ada respon apa-apa dari pengurus NU.

Lelah? jelas. Kaji Kaswan dan pengurus lainnya lelah melihat fakta yang dihadapinya. Disatu sisi mereka adalah warga NU, yang memperjuangkan seluruh tenaga-harta-pikirannya untuk NU di Karangagung. Namun ternyata perjuangannya itu tidak ada respon positif dari kepengurusan yang lebih tinggi.

Penutup

Inilah yang menjadi permasalahan dan pertanyaan memdasar atas konsekuensi berjuangan di Nahdlatul Ulama di Karangagung. Berjuang dan mengabdi pada Nahdlatul Ulama, tapi pada saat mendapatkan “serangan secara keras” dari pihak lain (bukan Nahdlatul Ulama) tidak ada pembelaan dari Nahdlatul Ulama.

Pada konteks ini Nahdlatul Ulama, baik yang di MWC NU Palang maupun di Kabupaten Tuban perlu mengkaji ulang pola perjuangan dan dakwahnya. Jika langkah yang tidak responsif ini terus menerus dilakukan maka jangan harap aset-aset Nahdlatu Ulama bisa selamat dan eksistensinya aman di masa depan.

Langkah yang paling riil dan konkret bagi Nahdlatul Ulama Palang dan Tuban adalah segera mengambil kembali aset-asetnya di Karangagung Palang menjadi bagian dari miliknya Nahdlatul Ulama. Jika “langkah halus” (lewat musyawarah, negosiasi) tidak mampu dilakukan maka langkah kasar (lewat cara-cara hukum) nampaknya perlu dilakukan. Biar di masa depan hal ini tidak lagi bisa terjadi.