ANALISIS RICHARD ROBINSON TERHADAP PERKEMBANGAN KAPITALISME (Bagian Pertama)

oleh: Anas Mahfudhi

Berangkat dari asumsi bahwa kekuatan paling revolusioner di Dunia Ketiga adalah kapitalisme (dan bukan sosialisme), studi Robison ini menyingkap realitas kapitalisme negara Orde Baru yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor historis yang membentuknya. Struktur masyarakat prakolonial, dampak kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi, pembentukan sekaligus penghancuran kelas-kelas di bawah kolonialisme, sifat konflik politik pascakolonial, relasi dengan ekonomi internasional, dan pembukaan serta eksploitasi berbagai sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang membentuk watak kapitalisme negara Orde Baru.

Menurut Richard Robinson dalam Makalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia karya Muhammad Chatib Basri[1]. Beliau mengungkapkan bahwa perubahan kapitalis[2] melahirkan fakta 4 kelas. Diantaranya:

  1. Kebijakan Orde baru dalam memproteksi pengusaha muslim pribumi dalam persaingan terhadap investasi asing dan pengusaha cina yang bersifat padat teknologi dalam perkembangan kapital di Indonesia. Hal tersebut merugikan golongan dari apa yang disebut Robinson sebagai “Muslim Merchant bourgoise”.
  2. Aliansi dari birokrat[3] siipil dan intelektual sebagai dari legal state capitalism. Kekuatan sosial dan politik kelas ini bergantung kepada berkembangnya sektor negara yang telah memberi kesempatan kepada teknokrat, perencana, manajer dan kalangan intelektual. Kelas ini dianggap aktif berupaya untuk meningkatkan control negara terhadap sektro-sektro strategis. Tetapi akhirnya, kelas ini mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan neopatrimonial dari negara birokrasi dan integrasinya dengan modal Cina dan asing.
  3. Birokrat Militer (Military Bureaucracy) yang dari tingkat nasional sampai regional telah berhasil memenangkan kekuatan ekonomi. Dan hal ini bukan didasarkan kepada pemilikan pribadi dari modal, tetapi lebih didasarkan kepada kekuasaan birokrasi yang memungkinkan akses untuk menguasai pasar. Robinson menyebut kelas ini sebagai bureaucracy capitalist. Kelas ini kemudian disosiasikan tumbuh sejalan dengan perkembangan perusahaan negara. Kekuatan ekonomi dari kelompok militer ini terletak dalam akses control terhadap pasar melalui monopoli negara dalam berbagai sektor ekonomi. Tetapi berbeda dengan state capitalism atau private enterpreuner yang mengakumulasikan kapital yang dilakukan oleh para kapitalis birokrat ini adalah untuk kepentingan politik.
  4. Client asli Bourgeoise: yang berkembang diluar aparatur birokrasi, tetapi bergantung kepada modal asing.

Menurut Webber, masing-masing kelas bisa menjadi pembawa tiap-tiap bentuk potensial “aksi kelas” yang tidak terhitung banyaknya, tetapi tidak mesti demikian. Bagaimanapun, setiap kelas tidak dengan sendirinya merupakan sebuah komunitas. Memandang “kelas” secara konseptual sebagai memiliki nilai yang sama seperti komunitas akan berujung pada distorsi.[4] Berbeda dengan Marx yang menumpahkan ide tentang perjuangan kelasnya dalam Manifesto komunisme tahun 1848 beliau mengungkapkan bawha “Sejarah setiap masyarakat sampai kini adalah semata-mata sejarah perjuangan kelas”.[5]

KARAKTER DAN CIRI DARI 4 TIPE BORJUIS RICHARD ROBSON

  1. Muslim Merchant bourgoise

Jika kita ingin mengetahui asal dari borjuis Islam ini, kita harus melihat jaringan-jaringan muslim pedesaan . kaum borjuis islam bersatu lalu membentuk Sarekat Islam maupun Muhammadiyah pada tahun 1911-1912, akhirnya memutuskan untuk mendirikan organisasi juga, tetapi tanpa mengalah kepada para penganut modernisme dan dengan utama membela dengan lebih baik posisi mereka yang konservatif baik terhadap kekuasaan colonial maupun terhadap kecenderungan sekuler. Maka dari itu tahun 1926 di Surabaya terbentukah Nahdatul Ulama yang merupakan aliansi Ulama tradisional.[6]

  1. Aliansi Birokrat

      Orde Baru sebagai Technocratic state, Robsson menjelaskan bahwa interpretasi yang dominan tentang studi kebijakan ekonomi dan sosial dalam Orde Baru bersandar kepada analisis bahwa kebijakan ekonomi dan sosial dalam Orde Baru bersandar kepada analisis bahwa kebijakan ekonomi didasarkan kepada kriteria ekonomi dan rasionalitas. Dalam membuat kebijkan ini maka focus utama analisis kemudian merujuk pada kelompok teknokrat yang mendominasi Bappenas. Dan sebagai teknokrat Barat maka kelompok ini pun kemudian memiliki label obyektif dan mempertahankan keriteria ekonomi dalam arti kata persetujuan terhadap free market, private enterprise, open door policy yang didukung oleh Lembaga keuangan internasional seperti IBRD dan IMF. [7]

  1. Birokrat Militer (Military Bureaucracy

Gambaran pola hubungan sipil-mliter di Indonesia setidaknya dapat ditelaah pada even politik Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004. Menjelang Pilpres 2004, diskursus dikotomi sipil-militer mencuat ke permukaan demokrasi Indonesia bersamaan dengan tampilnya calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan jenderal purnawirawan. Setidaknya, wacana tersebut kian ramai, sesaat telah dinominasikannya Jendral TNI (purn) Wiranto sebagai calon presiden dari partai Golkar melalui konvensi nasional. Lau jauh-jauh hari sebelumnya, Jendral (TNI) Prunawirawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dijagokan oleh partai demokrat. Menyusul kemudian, Letjen (purn) Agum Gumelar maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah haz.[8]

[1] Muhammad Chatib Basri, 1994, Makalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLII Nomor 3

[2] Tipe organisasi ekonomi ini dalam bentuk murninya dapat didefenisikan dengan adanya: (1) kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi, yaitu modal, (2) aktivitas ekonomi yang digerakan untuk mendapat keuntungan, (3) Sistem pasar yang mengatur aktivasi itu, (4) Pengambilan keuntungan oleh pemilik modal yang menjadi sasaran pajak neara. Bryan S Turner, 2010, Kamus Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[3] Birokrasi hanya berkembang sepenuhnya dalam berbagai komunitas politik dan eklesiasik di negara modern, sedangkan dalam ekonomi swasta hal itu hanya terwujud dalam institusi kapitalisme yang paling maju. Otoritas jabatan public yang permanen, dengan yuridiksi yang ditetapkan, bukan  merupakan ketentuan historis. Max Webber, 2009 Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[4] Ibid., hlm. 222

[5] Maurice Diverger, 1972, Sosiologi Politik PT Raja grafindo Persada, hlm 234

[6] Denys Lombard, Nusa Jawa: Jaringan Asia, Jakarta: Gramedia, hlm 139

[7] Op.cit, hlm 238

[8] Sahid Gantara, Ilmu Politik Memahami dan menerapkan, Jakarta: Pustaka Setia, hlm 281

 

bersambung ke bagian kedua dijudul yang sama

Leave a Comment