ANALISIS RICHARD ROBINSON TERHADAP PERKEMBANGAN KAPITALISME (Bagian Kedua)

oleh: Anas Mahfudhi

 

KARAKTERISTIK PASCA ORDE BARU DARI TIPE KELAS PERTAMA DAN KEDUA

Fenomena Orde Baru tidak membuat suatu revolusi kapitalisme, tetapi hanya merekonstruksi kelas kapitalis yang ada dan mengkonsolidasikan struktur kelas yang ada. Fenomena kedua yang juga dilihat Robson adalah bahwa pembentukan kapitalis bukanlah suatu kreasi dari penguasa baru, tetapi lebih merupakan suatu proses politik, konflik sosial dan koalisi yang tidak hanya mencakup skala nasional tetapi juga badan-badan Internasional seperti IMF, World Bank dan IGGI.

Orde Baru tidak berjalan sebagai alat dari borjuasi atau kekuatan politik dan juga tidak mempresentasikan kepentingan mereka, tetapi lebih merepresntasikan kepentingan koalisi (dalam arti structural) dengan memberi wahana bagi kondisi ekonomi dan politik untuk eksistensi dan proses akumulasi modal.[1]

Dengan kerangka ini kemudian Robison membahas bahwa negara Orde Baru tidak berjalan sebagai alat dari borjuasi atau kekuatan politik dan juga tidak merepresentasikan kepentingan mereka , tetapi lebih merepresentasikan kepentingan koalisi (dalam arti struktural ) dengan memberi wahana bagi kondisi ekonomi dan politik untuk eksistensi dan proses akumulasi modal. Dengan demikian ia menolak analisis tentang peran kepentingan kelompok ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dan juga ia menolak pemahaman kebijakan ekonomi di Indonesia dalam kacamata pengaruh budaya dan patrimonial. Secara tegas Robison mengkritik pendekatan patrimonial dan menyatakan bahwa dalam pendekatan patrimonial, terdapat sesuatu yang hilang dalam hubungan politik, masyarakat dan ekonomi. Karena itu Robison kemudian mengajukan gagasan tentang perlunya analisis kelas untuk memahami fenomena-fenomena tersebut. Hal ini kemudian membawanya kepada thesis dasar bahwa terbentuknya negara birokrat militer Orde Baru adalah sebagai akibat dari proses transformasi kapitalisme. Thesis ini jelas sekali sejalan dengan pola dasar pemikiran Marx. Marx di dalam teorinya, mengubah dialektika Hegel yang berada pada dataran ide kepada dataran “materialisme atau kekuatan ekonomi”. Sehingga kemudian pemahaman permasalahan haruslah dilihat dari konteks konflik antar kelas. Bersama Engels, Marx mengajukan argumen bahwa dasar dari pada kelas dan kekuatan sosial adalah kemampuan menguasai sumber daya ekonomi. Inilah yang disebut dalam konsep Marxist sebagai mode of production. Di dalam konsep Marx ini hubungan kausal antara pemilikan dan kekuasan harus dilihat sebagai suatu hal yang datang dari yang pertama ke yang terakhir, dan bukan sebaliknya.

Observasi yang cermat tentang thesis dasar dan gagasan pemikiran Robison tentang perkembangan kapital dan terbentuknya negara militer Orde Baru jelas sekali didasarkan kepada konsep ini. Dari sinilah kita tiba pada suatu gambaran tentang kaitan antara pendekatan Richard Robison dan pemikiran Marxist[2].

Kehadiran investor asing di sektor itu telah dipandang sebelah mata oleh kaum kapitalis Indonesia. Kaum kapitalis Indonesia menikmati akses lebih besar kekuasan politik lokal dan kemampuan lebih besar proses hukum menyangkut izin pertambangan, perlahanan, dan sejenisnya. Banyak kaum borjuis yang berhasil mendapatkan kembali hak mereka yang hilang dengan cara memanipulasi program buatan penyehatan likuiditas perbankan yang dijalankan oleh Pemerintah. Sehingga, pada umumnya bisinis memaksa Pemerintah untuk menanggung beban utang mereka. Pernyataan ini kemudian didukungoleh Jeffrey Winters. Menurut Jeffrey Winters dalam Aspinall menyakatan bahwa setelah otoritarianisme mengalami keruntuhan lahirlah sebuah “oligarki liar” yang tidak bisa ditertibkan, baik oleh Pemerintahan kesultanan ala Soeharto atau supremasi hukum yang kuat ataupun lembaga–lembaga mediasi lainnya yang ada di Indonesia.

Lahirnya kelas kapitalis domestik yang lebih kuat vis-à-vis modal Internasional maupun Negara merupakan sebuah era yang mungkin belum menandai kemenangan modal. Justru hal ini menandai tahapan lebih lanjut kebangkitan modal. Kaum kapitalis Indonesia mampu beradaptasi dengan sangat cepat dan mudah dengan demokratisasi ditengah ancaman signifikan terhadap kapitalisme atau kepemilikan pribadi. Kemampuan demokrasi Indonesia dalam menyerap dan mengakomodasi para elit politik yang berkuasa, sebagian melalui korupsi, dan distribusi  patrionase.

Seperti halnya pengusaha-pengusaha klientelistik yang dibangun atas kekuatan politik Orde Baru, Ibnu Sutowo mengajak beberapa petinggi mantan petinggi TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam berpartisipasi memperkuat jaringan bisnis mereka. Mantan pejabat yang diajak untuk membangun usaha pribadi Ibnu Sutowo adalah Sjarnubi Said dalam pengelolaan usaha agen tunggal mobil Daihatsu dan Mitsubishi.

Industri galangan kapal merupakan salah satu unit usaha keluarga Ibnu Sutowo yang cukup unik yang dijalankan oleh kerajaan bisnis lokal ini. Kepemilikan saham industri galangan swasta pertama di Indonesia ini dimiliki oleh kedua putera Ibnu Sutowo, yaitu Adiguna dan Ponco Sutowo yang bekerjasama dengan perusahaan Jepang dan konglomerat lokal lainnya, yaitu Tunas Grup. Menurut Richard Robison, jenis bisnis lain yang dijalankan oleh keluarga Ibnu Sutowo adalah arsitektur, jasa asuransi, travel dan hotel. Sampai dengan saat ini kepemilikan hotel-hotel berbintang di Jakarta seperti Hotel Hilton, kepemilikan sahamnya masih diniliki oleh keluarga Ibnu Sutowo.

Meskipun pada tahun 1975 Ibnu Sutowo sudah tidak menjabat Direktur Pertamina, akibat dari membengkaknya utang Pertamina, tetapi proyek-proyek industri yang dibiayai oleh negara tetap berjalan, seperti pembangunan proyek kilang minyak, kilang aluminium, pabrik semen, pabrik petrokimia, pabrik pupuk, bubur kertas, pabrik kertas, pabrik logam dasar, dan pabrik baja raksasa Krakatau Steel. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkaran industri terpadu, dalam sebuah jaringan kaitan industri ke hulu dan ke hilir.

Manfaat yang diperoleh kapitalis politik sangat banyak dan beragam, mereka tidak hanya memperoleh laba yang besar dari hasil konsesi hutan, berbagai jenis manufaktur, agen tunggal berbagai macam merek kendaraan, tetapi yang lebih utama adalah mereka memperoleh proteksi yang sangat ketat dari negara melaui proteksi tarif maupun non tarif berupa hak monopoli sebagai bentuk hambatan masuk yang memang sengaja diberlakukan oleh rezim Orde Baru untuk melindungi bisnisnya. Beberapa keistimewaan yang diberikan negara kepada kapitalis politik ini diantaranya yaitu subsidi pemerintah, pengurangan pajak dan bea impor, pengurangan biaya energi, listrik dan air.

Hanya saja selang beberapa tahun kemudian, permasalahan klasik industri manufaktur susbstitusi impor muncul juga di Indonesia, yaitu pasar dalam negeri mengalami kejenuhan akibat tidak mampu menampung barang-barang yang dihasilkan oleh produsen lokal. Untuk menghadapi persoalan ini, para birokrat Orde Baru bersama dengan kalangan akademisi yang pro-pasar mendesak agar kapitalis politik segera merubah orientasinya ke pasar ekspor. Sehingga pada suatu ketika kaum kapitalis lokal memasuki masa kritis, dari sudut ekonomi dan dari sudut politik. Kondisi kritis tersebut disebabkan oleh dua faktor; pertama, kaum kapitalis lokal Indonesia dihadapkan kepada kejenuhan pembangunan industri nasional yang terlalu bertumpu kepada pasar dalam negeri atau industri substitusi impor (import substitution industry). Kedua, kaum kapitalis lokal dihadapkan kepada ketidakpastian mengenai arah masa depan penguasa Orde Baru, yang selama tigapuluh tahun dikuasai oleh pejabat negara, baik sipil mupun militer tidak mampu lagi mengendalikan keterpurukan kondisi ekonomi. Pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik antara pemerintah dengan pemilik modal lokal, kedua kejadian itu semakin meruntuhkan moral kaum kapitalis lokal Indonesia.

Menurut Richard Robison, bagi masyarakat Indonesia pribumi, birokrasi negara tetap menjadi jalur utama menuju kekuasaan dan kekayaan, seperti pada zaman raja-raja prakolonial. Kekosongan ekonomi sosial dimanfaatkan oleh birokrat yang mengukuhkan diri sebagai penguasa yang bebas dari kontrol partai-partai atau nonbirokrasi lainnya. Oleh karena itu munculnya kaum borjuasi industri di Indonesia pada awal tahun 1970, memiliki arti politik dan arti ekonomi yang besar. Munculnya kaum borjuasi industri ini faktanya telah memunculkan kekuatan sosial-politik di Indonesia, yang pada akhirnya mendorong perubahan atas lembaga politik Indonesia selama Orde Baru.

Meskipun kaum borjuasi industri Orde Baru berasal dari basis yang sangat kecil, perkembangannya sangat pesat selama periode1970-1980. Beberapa kelompok kapaitalis industri bergerak dalam bisnis industri substitusi impor seperti industri mobil, logam, komponen, ban, aki, semen, kimia, bahan makanan dan minuman, elektronik, dan tekstil. Pada tahun 1980, total investasi sektor industri Indonesia melonjak hampir 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

REFERENSI

Bryan Turner. (2010). Kamus Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Chatib Basri. (1994). Makalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLII Nomor 3.

Denys Lombard. (2009). Nusa Jawa: Jaringan Asia, Yogyakarta: Gramedia

Diakses melalui https://www.prismajurnal.com/issues.php?id=4351d03a-56c0-11e3-a6cc-429e1b0bc2fa&bid=2740dc72-56b8-11e3-a6cc-429e1b0bc2fa

Maurice Diverger. (1972). Sosiologi Politik , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sahid Gantara. Ilmu politik memhami dan menerapkan, Bandung: Pustaka Setia.

Webber. (2009). Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[1] Op.cit, hlm. 240

[2] Ibit, hlm.  242

 

tamat

One Thought to “ANALISIS RICHARD ROBINSON TERHADAP PERKEMBANGAN KAPITALISME (Bagian Kedua)”

  1. Всем привет, хочу порекомендовать вам хороший сайт о Форексе http://www.forex-book.top

Leave a Comment