PERTENTANGAN ANTARA R. DAHL DAN JACK LIVELY DALAM SEBUAH KAJIAN DEMOKRASI

oleh: Anas Mahfudzi

 

Menurut Dahl demokrasi adalah proses kembar; kompetisi di antara elite politik dan bargaining di antara kelompok-kelompok kepentingan. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi. Memang di dalam demokrasi liberal, prinsip demokrasi adalah hak yang sama di antara individu-individu dan keterpercayaan pemimpin terhadap yang dipimpin. Selain itu, para pengamat ada juga yang mengajukan konsep tentang dasar demokrasi yang terdiri dari kepentingan, kebebasan dan persamaan.

Uraian di atas menggambarkan betapa banyak aspek yang terkait dengan sejarah lahir, dinamika dan pertumbuhan demokrasi, sehingga mempersulit perumusan demokrasi secara menyeluruh. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh ruang lingkup yang dicakup demokrasi adalah luas dan rumit. Tidak usah jauh-jauh kita berdebat tentang pengertian demokrasi. Cobalah kita simak definisi demokrasi yang diutarakan oleh pencetus gagasan demokrasi pluralis, Robert Dahl misalnya, yang merangkum delapan aspek, yaitu kebebasan membentuk dan mengikuti organisasi, kebebasan ekspresi, hak memilih, kelayakan menduduki jabatan public, hak pemimpin politik untuk berkompetisi guna memperoleh dukungan dan suara, sumber informasi alternatif (pers bebas), pemilu bebas dan jujur; dan lembaga-lembaga pembuatan kebijakan bergantung pada suara dan ekspresi pilihanyang lain.

Dahl tentang demokrasi majotarian atau pluralis adalah yang paling banyak dikutip orang, dengan unsur-unsur: persamaan dalam hak suara, partisipasi efektif, pemahaman yang mencerahkan, control terakhir terhadap agenda politik oleh rakyat, cakupannya yang meliputi semua orang dewasa yang memenuhi syarat. Prinsip mayoritas atau pluralisms sosial juga tidak boleh diabaikan dalam rangka demokratisasi, karena di antara keduanya mempunyai jalinan hubungan yang kuat: Pertama, pluralisms social sosial mensosilisasikan individu ke dalam norma-norma demokrasi; Kedua, pluralisms sosial meningkatkan penampilan (eksposure) individu ke masalah politik dan membantu meningkatkan partisipasi; Ketiga, pluralisms memberikan pemimpin alternative bagi system demokrasi; Keempat, pluralisms sosial memberikan alternatif kebijakan bagi negaranegara demokrasi.[1] Bukan hanya Dahl yang membuat kategorisasi seperti itu, tetapi hampir semua pengamat politik juga memberikan pemaknaan  yang sama terhadap peran-peran kelembagaan politik dalam mewujudkan kepentingan demokrasi. Artinya pemaknaan untuk meneguhkan keberadaan demokrasi menjadi penting ketika syarat-syarat itu terpenuhi. Akuntabilitas publik dalam demokrasi itu diutamakan supaya proses demokratisasi seperti Pemilu bisa lebih terbuka. Keputusan-keputusan politik penting harus diketahui oleh rakyat apalagi menyangkut kepentingan rakyat banyak, sehingga rakyat bukan sebagai korban dari kebijakan tersebut. Inilah yang disebut sebagai timbal-balik kepentingan antara arus politik di tingkat bawah dengan arus politik di tingkat yang lebih tinggi yaitu dengan penguasa negara.

Pendapat Dahl sangat relevan dalam konteks demokratisasi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal, yang memberikan peluang peranan atau partisipasi politik rakyat untuk mengawal agenda reformasi. Hal ini sekaligus meletakkan partisipasi politik rakyat sebagai salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratik, otoriter, atau bentuk sistem politik lainnya.[2] Lebih lanjut, R. Dahl mengatakan bahwa transisi menuju demokrasi menciptakan lingkungan yang lebih terbuka di mana asosiasi di dalam masyarakat (civil society) lebih dimungkinkan untuk berfungsi lebih baik. R. Dahl  mempunyai premis bahwa democracy is the second best system.[3]

Sedangkan menurut Jack Lively demokrasi adalah tentang pemerintahan yang dipimpin atau dikelola oleh banyak orang bukan oleh segelintir orang saja. Lively mempertanyakan bagaimana semua kehendak atau kebutuhan rakyat dapat disampaikan atau diartikulasikan oleh sekelompok orang tersebut.[4] Bagi Lively demokrasi yang berarti kedaulatan rakyat sebagai poin utamanya sering dijadikan kambing hitam atau kamuflase oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri, atau disebut oleh Lively sebagai perlawanan terhadap oposisi. Kritik Lively terhadap R. Dahl adalah definisi R. Dahl mengenai demokrasi sebagai pemerintahan di mana kehendak mayoritas warga yang memenuhi syarat aturan. Formula ini mengaitkan demokrasi erat dengan prinsip mayoritas, tetapi juga agak meninggalkan proses penerapan prinsipnya.

Lebih lanjut, Lively mempertanyakan dua hal sebgaimana yang telah diargumenkan oleh R Dahl: Pertama para pembuat keputusan harus terdiri dari mayoritas masyarakat dan kedua prosedur yang harus diikuti oleh para pengambil keputusan harus didasarkan pada preferensi mayoritas dari mereka yang memutuskan. Menurut Lively ini artinya tak satu pun dari asumsi ini adalah sepenuhnya dapat dipertahankan dan bahwa prinsip mayoritas tidak selalu kompatibel dengan kesetaraan politik.

Demokrasi bagi Lively adalah tentang kesetaraan politik, oleh karena itu pemahaman Lively lebih sering disebut sebagai Kesetaraan Politik (Political Equality). Kesetaran politik harus menjadi dasar pemikiran dalam sistem demokrasi karena dalam mewujudkan demokrasi itu artinya perwujudan kehendak rakyat, dan hal ini tidak akan mungkin terjadi jika kedaulatan rakyat digeser menjadi kedaulatan mayoritas. Oleh karena itu pemahaman tentang kewarganegaraan tidak boleh dibatasi oleh berbagai aturan yang populer dalam masyarakat, semua warga negara adalah sama namun yang cukup untuk dijadikan pertimbangan adalah kompetensi politiknya serta distribusi nilai-nilai atau kualitas yang dimiliki oleh rakyat.[5]

Bagi Lively kesetaraan politik juga bisa dilihat dari sisi dimana individu tidak menyetujui keputusan yang dibuat yaitu dengan cara memveto atau menyatakan abstain dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu bagi Lively dalam persoalan penentuan pemerintah, maka lebih baik jika hanya terdapat dua alternatif saja. Lively memberikan contoh seperti yang terjadi di Inggris dan Amerik dimana hanya terdapat 2 (dua) partai politik saja. Kesetaraan politik dapat tercapai dengan memperhatikan dua aspek penting dalam mengambil keputusan yaitu,  pertama, kesetaraan retrospektif yang diukur melalui apakah setiap orang dilibatkan dalam keputusan dan kedua ialah kesetaraan prospektif dilihat apakah setiap orang atau kelompok dihambat dalam mengambil keputusan.

Substansi yang ditawarkan Lively adalah kesetaraan politik dimana persoalan-persoalan dalam negara demokrasi dapat teratasi melalui penerapan kesetaraan politik. Lively menyebut 3 (tiga) kriteria kadar kedemokratisan sebuah negara, yaitu: 1) sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, 2) sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol warga negara, dan 3) sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam administrasi umum.[6] Keriteria diatas tersebut merupakan buah dari pengatan Lively bahwa adanya banyak pusat kekuasaan tidak menjamin pemerintah akan mendengarkan semua masyarakat dengan setara, melakukan apapun dan dari pengaruh siapa pun meski melanggar pentingnya kesetaraan politik.[7]

[1] Karim, M Rusli, Tinjauan Global: Demokratisasi Menjelang Abad Ke-21, UNISIA No 36/XXI/IV/1998

[2] Akbar, Idil. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintah Lokal Indonesia ISSN 2442-5958

[3] Georg Sorensen, “Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World.” Boulder: Westview Press. 1993.

[4] Purwaningsih, Titin, Politik Kekerabatan dan kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan, Jurnal Politik, Vol.,1, No. 1, Agustus 2015

[5] Azim, Muhammad Fauzan, Menimbang Gagasan Musyawarah Dalam Pemilu Nasional Di Papua, TurastL Jurnal Penelitian & P(engabdian Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014

[6] Ibrahim, Anis, Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur, Disertasi Universitas Diponegoro Semarang 2008

[7] Az, Lukman Santoso, Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis, ResearchGate Oktober 2018

One Thought to “PERTENTANGAN ANTARA R. DAHL DAN JACK LIVELY DALAM SEBUAH KAJIAN DEMOKRASI”

  1. Всем привет, хочу порекомендовать вам хороший сайт о Форексе http://www.forex-book.top

Leave a Comment