Kritik Terhadap Pemikiran Birokrasi Politik Karl D Jackson

oleh: Anas Mahfudhi

 

Dalam kamus Akademi Perancis tahun 1798, Birokrasi diartikan :”kekuasaan,pengaruh dan para kepala dan star biro pemerintahan. Sedangkan menurut kamus bahasa Jerman edisi 1813, birokrasi di definisikan sebagai: “wewenang atau kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan.” Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi ini adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi.

Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang kekuasaan clan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain.

Menurut Karl D Jackson birokrasi merupakan akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Sedangkan menurut Herbert M.Levine, birokrasi kadang-kadang digunakan dalam suatu hal yang diremehkan, boleh dikatakan artinya canggung, tidak imaginatif, kaku, dan para administrator pemerintah yang tidak efisien.

Birokrasi memainkan peranan aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usahausaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan kesejahteraan.

Gejala tumbuhnya birokrasi yang terlarnpau kuat diungkapkan oleh Fred W Rigg ketika ia rnelakukan penelitiam modernisasi di Indonesia yang kemudian muncul dengan konsep “Bureaucratic Polity” yang menggambarkan betapa birokrasi di Indonesia telah memasuki suatu jaringan kehidupan politik dan ekonomi yang sanga kuat yang dilakukan oleh negara terhadap kehidupan masyarakat, dalam konsep yang sama Karl D.Jackson untuk studinya tentang birokrasi di Indonesia, yang menempatkan birokrasi melalui pemasukan nilai budaya masyarakat yang dominan sebagai suatu kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik dan perilaku politik elit kekuasaan. Hal ini akan cepat menjerat masyarakat akan runtuhya nilai-nilai demokrasi sehingga ada suatu pertentangan dengan nilai-nilai tersebut yang dianggap sebagai suatu problema yang memerlukan pemecahan.

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep birokrasi sebagai aplikasi kriteria evaluatif dan spesifikasi sifat nilai-nilai tersebut. Konsep birokrasi cendrung dianggap sebagai suatu aspek ancaman terhadap demokrasi, apalagi konsep birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, konsep ini diamai secara serius karena mendiskusikan tentang pejabat-pejabat negara yang menjalankan tujuan-tujuan demokrasi.

Bertitik tolak dari ciri-ciri tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa birokrasi di Indonesia cendrung mendekati ke tiga ciri tersebut, sehingga perlu dipertanyakan kemampuan masyarakat politik birokratik ini untuk melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan yang mampu mengantisipasi dan menahan gejolak-gejolak eksternal sehingga bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang memadai, yang dapat mendistribusikan secara merata hasil dari perjuangan masyarakat tersebut.

Ada tiga kecendrungan yang dialami oleh setiap birokrasi, yaitu pertama proses weberisasi, yaitu suatu proses dimana suatu biroksasisemakin mendekati tipe ideal sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Kedua, proses parkinsonisasi yaitu proses dimana birokrasi cendrung menuju kedalam keadaan patologis sebagaimana pernah diduga kuat oleh C.Northcote Parkinson. Ketiga, proses orwelisasi, yaitu kecendrungan birokrasi semakin menguasai masyarakat, untuk birokrasi di Indonesia agaknya cendrung ke arah parkinsonisasi dan orwelisasi ketimbang ke arah weberisasi.

Problema birokrasi yang melanda negara Indonesia dengan adanya pelaksanaan peraturan dan juga yang semakin banyak, kurang mampu mendorong empowering masyarakat karena birokrasi melihat masyarakat dari kaca mata bagaimana masyarakat melaksanakan peraturan dan bukan melihat bagaimana inisiatif masyarakat itu sendiri sehingga ada kesan pemaksaan yang dapat menimbulkan benih-benih konflik yang mengakibatkan rakyat sebagai lawan dari birokrasi. Padahal seharusnya birokrasi bekerja untuk rakyat, karena hidupnya dari gaji yang diperoleh dari pajak rakyat dan bukan malah menjadi alat untuk menekan rakyat.

Dengan demikian, jelas bahwa paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir dari rahim para ahli sosial politik berpendapat tentang dua mainstream pemikiran. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan, yang kemudian memunculkan Mazab Kekuasaan; kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan Mazab Kebutuhan Rakyat. Mainstream pemikiran pertama menyebutkan bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu (aparat) yang cerdas dan dapat dipercaya (loyal). Konsep pemikiran ini banyak diilhami oleh pemikiran politik Nicollo Machiavelli.

Dalam hal ini birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) mereka dalam mengatur kehidupan negara. Dalam paham tradisional Jawa misalnya, aparatur birokrasi (punggawa kerajaan) disebut sebagai abdi dalem ingkang sinuwun (abdi raja). Sehingga mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja, dan bukan kepada rakyat. Mainstream pemikiran kedua menyatakan, bahwa birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama.

Leave a Comment