NKRI SUDAH BERSYARI’AH SEJAK DINI, SEJAK ZAMAN WALI SONGO HINGGA INDUSTRI 4.0

oleh :

MOH. SYIHABUDDIN

Pemikiran Denny JA yang menanggapi gagasan dan “teriakan” Habib S. Rizieq agar NKRI menerapkan syari’at Islam sebagai dasar negara nampaknya memberikan gagasan yang menarik untuk dikembangkan sebagai langkah maju membangun Indonesia. Dalam kesimpulannya Denny JA menegaskan bahwa di zaman industri keempat ini alangkah lebih baiknya mencurahkan energi untuk menatap zaman baru itu dan menyatakan bentuk NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara adalah bentuk final yang tidak perlu diperdebatkan kembali.

Akhir-akhir ini, sejak peristiwa yang diabadikan dengan 212 telah mencuat pemikiran bahwa golongan Islamis menginginkan Indonesia berubah menjadi negara Islam dengan dasar Syari’at Islam sebagai dasar negara. Gagasan ini sekilas cukup menarik dan seolah merupakan sebuah solusi yang mampu mengatasi berbagai ketimpangan sosial dan problematika bangsa, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Justru gagasan itu sebuah mimpi, omong kosong, dan bukan solusi terbaik bagi keberlangsung hidup umat manusia di Negara Indonesia yang beragama ini.

***

Jauh sebelum republik ini berdiri komunitas muslim sudah lama terbentuk dan menjadi sebuah keniscayaan yang diterima secara terbuka oleh masyarakat Nusantara. Islam yang datang jauhnya dari negeri Arab telah diterima secara lapang dada dan sangat ikhlas menjadi pengganti dari kenyakinan sebelumnya. Dan pada gilirannya mampu membentuk masyarakat muslim yang cukup kuat dan cukup konsisten dalam menjalankan kehidupannya.

Sejak zaman wali songo, dimana Islam sudah mulai masuk secara masif di hati masyarakat Jawa ajaran Islam bisa dijalankan dengan baik dan memberikan ruang kehidupan yang membahagiakan bagi masyarakat. Masyarakat jawa dengan bimbingan para wali dengan sadar dan dengan santun menjalani kehidupan ini penuh kebahagiaan. Di desa dan di kota-kota yang berkembang, seperti Surabaya, Kudus, Demak, Gresik dan Tuban menjadi pusat kehidupan yang islami tanpa harus membutuhkan perlindungan dari sebuah kekuasaan yang menerapkan syari’at Islam secara ketat.

Kerajaan Demak yang dibentuk oleh para wali songo bukanlah sebuah kekuasaan yang diterapkan untuk mengikat masyarakat dengan aturan-aturan syari’at. Namun lebih pada memberikan perlindungan dan memberikan kenyamanan bagi berkerlangsungn kehidupan sosial-politik yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelumnya.

 

Kenyataan ini didukung oleh Rose E. Dunn dalam kajiannya tentang Rihlah Ibnu Batutah, petualang muslim Tunisia yang terkenal di abad 16 M. Dunn mengatakan bahwa penyebaran Islam secara masif tidak dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, seperti sultan, gubenur, atau Amir suatu kota, tapi oleh gerakan para guru sufi, para manusia suci (wali) di desa-desa yang secara masif dan gradual mengajarkan ajaran Islam. Dari bimbingan para orang suci inilah masyarakat muslim terbentuk dan menjadi sebuah komunitas yang nyaman dan membahagiakan dalam menjalankan kehidupannya sekaligus menatap masa depan.

Pengamatan Rose E. Dunn, melalui rihlah ibnu Batutah ini menguatkan keberadaan komunitas-komunitas muslim yang tersebar di seluruh dunia yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tanpa adanya keterkaitannya dengan keberadaan sistem politik yang berjalan di negara tersebut. Tengoklah komunitas muslim di Palermo, Italia—waktu itu yang tetap bisa menjalankan ajaran Islam, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, menumbuhkan toleransi antar sesama, serta mampu bekerja sama dengan penguasa yang Kristen setempat, Frederick V.

Di Indonesia, pasca wali songo yakni ketika para pedagang Eropa masuk dan menguasai beberapa sultan di negeri ini, sama sekali tidak mengurangi kehidupan masyarakat Islam Indonesia menjalani agamanya dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sesuai dengan syari’at Islam. Orang muslim Jawa, orang muslim Sumatra, orang muslim Kalimantan, muslim Sulawesi, dan muslim Nusa Tenggara serta di kepulauan Maluku tetap mampu menjalankan ajaran Islam dan hidup sebagai seorang muslim yang penuh kenyamanan, kebahagian dan khusyu’ dalam menjalankan agamanya tanpa harus memiliki seorang sultan yang berkuasa lagi. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi politik yang bergantian di negerinya, entah itu penguasa muslim atau penguasa kolonial nasrani, tetap masyarakat muslim Indonesia bisa menjalankan kehidupannya dengan nyaman, aman dan tentram.

Dengan demikian jelas, bahwa masyarakat muslim Indonesia yang sudah lama terbentuk dan sudah lama terbina oleh tradisinya, ajaran-ajarannya, dan kenyakinannya tanpa adanya negara/kerajaan/daulah (tanpa adanya sebuah kekuasaan yang mengikat dalam kehidupan, dan tanpa adanya sosok raja yang menguasainya Islam) bisa berjalan dengan baik dan menjalankan ajaran-ajarannya secara maksimal. Artinya, muslim Indonesia tidak membutuhkan sebuah formalisasi agama yang menjadi pengikat secara politik kekuasaan yang diwujudkan dalam bentuk “Negara Islam” atau mungkin dalam bentuk lain NKRI Bersyari’ah. Muslim Indonesia dari dulu hingga kini, dari kota-kota yang berkembang sejak wali songo hingga di pelosok-pelosok desa sudah ada komunitas muslim yang berkembang secara masif dan mampu menjalankan syari’at Islam secar benar. Tanpa dukungan pemerintah pun muslim Indonesia tetap bisa berkembang dan berjalan sesuai dengan ajaran yang dinyakininya.

 

***

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Rose E. Dunn bahwa perkembangan komunitas muslim selalu disertai dengan peranan yang masif para guru sufi di pedesaan atau surau-surau di perkotaan yang tidak terikat sama sekali dengan penguasa setempat, entah itu penguasa muslim atau non-muslim. Yang mana hal ini juga berlaku di Indonesia.

Komunitas-komunitas Tarekat di Indonesia, Khalidiyah-Naqsabandiyah misalnya, dimana mereka menjalankan ajaran-ajaran Guru-nya secara intensif, amalan-amalannya digunakan secara maksimal, dan perilakunya menunjukkan perilaku yang Santun-Mulia-Berderajad Tinggi. Islam sebagai agama menjadi kenyakinan sekaligus pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Mereka sama sekali tidak mengikuti hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia, sekaligus tetap patuh mengikuti sistem demokrasi yang dijalankan oleh Republik ini. Tanpa adanya negara atau adanya negara pun konumitas-komunitas tarekat ini akan tetap membentuk masyarakat muslim dan tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan.

Sebagaimana saran Denny JA, bentuk NKRI dan sistem negara yang diterapkannya sudah merupakan bentuk final yang tidak perlu diganggu gugat oleh masyarakat muslim Indonesia. Akan lebih baik jika masyarakat Muslim Indonesia menatap era industri 4.0 dengan mantap dan elegant, sekaligus mengembangkan ajarannya secara maksimal agar tidak tergerus oleh perubahan zaman. Karena sejak dulu, tanpa negara Islam pun muslim indonesia sudah bersyar’ah sesuai dengan nilai-nilai al-Qur’an.

31 Juli 2019

Wallahu’alam bisshowaf